Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH pusat dan Pemkab Kepulauan Meranti menemukan titik tengah terkait polemik penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) terkait minyak dan gas bumi (migas).
Dalam pertemuan yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (21/12) ini, sejumlah pihak terkait, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM dan Bupati Kepulauan Meranti, sepakat penghitungan DBH migas pada 2023 mengacu harga minyak US$100 per barel.
"Sudah disampaikan ke Pak Bupati (Kepulauan Meranti), yang dipakai harganya US$100 per barel untuk periode 2023," jelas Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu Adriyanto seusai mediasi.
Baca juga: KPPOD: Kisruh Dana Bagi Hasil Indikasi Pemda Kurang Dilibatkan
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyambut baik kesepakatan penghitungan DBH migas yang baru. Penghitungan harga baru DBH migas juga berlaku untuk menutupi selisih harga yang terjadi pada 2022.
Sebelumnya, diketahui pendapatan DBH migas Kepulauan Meranti pada 2022 yang diberikan Kemenkeu mengacu harga minyak sebesar US$60 per barel.
Baca juga: Soal Keluhan Bupati Meranti, Kemenkeu: Aturan DBH Mengacu UU HKPD
"Semua sudah clear. Insyaallah, nanti uang kami yang di 2022 yang kurang bayar karena (patokan harga minyak) US$60 per barel jadi US$100 per bareal, akan dibayar," papar Adil.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni selaku fasilitator, menjelaskan bahwa besaran hitungan DBH migas tidak berlalu mengikat. Nilai DBH akan disesuaikan dengan jumlah produksi dan lifting migas di setiap daerah.
"Kalau (lifting) naik, berarti APBD-nya Pak Bupati bisa naik, (penerimaan )negara juga bisa naik. Tetapi kalau liftingnya, produksinya turun, ya (DBH) bisa turun. Ini antara yang tercantum di dokumen dan realisasi, belum tentu sama. Di situ perbedaannya," katanya.(OL-11)
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
UNTUK meringankan beban korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jabar, Pemkab Tangerang mengirimkan bantuan logistik dan relawan ke daerah tersebut, Sabtu (26/11/2022)
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah
Setiap daerah memiliki peluang ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi di wilayahnya.
PROVINSI Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi salah satu daerah penghasil minyak dan gas yang cukup besar di Tanah Air. Karena itu, dana bagi hasil (DBH) selalu rutin diterima Sumsel.
BUPATI Kepulauan Meranti Muhammad Adil menegaskan bahwa daerahnya hanya ingin meminta haknya sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Hal itu menyangkut transparansi DBH Mihas
PEMPROV Kalsel masih menunggu realisasi bagi hasil dari eksploitasi gas di Blok Sebuku, di Pulau Lari-larian, Kabupaten Kotabaru yang sudah berlangsung sejak 2013.
DANA bagi hasil (DBH) migas dari Blok Cepu bagi Kabupaten Blora menjadi penopang perbaikan infrastruktur, karena ada ratusan kilometer jalan alami kerusakan.
Adil juga menegaskan pihaknya membawa data-data terkait perhitungan dan pembagian DBH Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved