Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut jika Indonesia telah terjerembap sangat jauh dalam globalisasi yang predatorik atau globalisasi yang rakus.
Hal itu disampaikan saat mengisi kuliah umum Wawasan Kebangsaan di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Jawa Timur, Selasa (20/12).
LaNyalla mengatakan, hal itu terjadi sejak bangsa ini melakukan perubahan konstitusi pada 1999-2002. Dalam konteks perekonomian misalnya, Ketua DPD menyebut Indonesia kaya raya akan sumber daya alam (SDA). Namun, berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang mayoritas hidup dalam garis kemiskinan.
"Itulah salah satu paradoksal yang terjadi di negeri ini. Sengaja hal itu saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa kita sebagai sebuah bangsa telah terjerumus terlalu jauh dalam globalisasi yang rakus," tegas LaNyalla di hadapan ratusan mahasiswa dan staf pengajar Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.
Sejak konstitusi diamendemen, kata dia, semakin hari oligarki ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja.
"Termasuk menguasai apa cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Mereka juga masuk ke dalam partai politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan undang-undang dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan mereka," tutur Senator asal Jatim ini.
Dikatakan, sejak amendemen konstitusi itu, bangsa ini tak lagi menerapkan sistem demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945 naskah asli.
Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu telah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Selain menyerap aspirasi, LaNyalla terus membangun kesadaran masyarakat tentang kekeliruan arah perjalanan bangsa ini. Dia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu menghentikan kerusakan yang terjadi pada bangsa ini.
Baca juga: Pemkab Konawe Selatan Ajak Warga Ikut Perangi TPPO
"Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara," tuturnya.
LaNyalla juga berharap para mahasiswa Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan berada di garis terdepan untuk memperjuangkan pemikiran para pendiri bangsa kita. Dia yakin sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang tinggi.
"Jika kita biarkan kondisi ini berlarut, maka Indonesia akan semakin banyak dipenuhi keganjilan dan paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita," paparnya.
LaNyalla juga yakin mahasiswa sebagai intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan tersebut, untuk kemudian menawarkan solusi.
"Tujuannya tentu meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut. Seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja, tetapi juga aktif untuk menawarkan gagasan dan pikiran untuk meluruskan keganjilan tersebut," tegas dia.
Oleh karenanya, ia mengajak kepada mahasiswa dan seluruh komponen bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum.
"Kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah solusi mengatasi kerusakan bangsa, untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan teknik adendum. Sebab, akar persoalan kerusakan bangsa ini ada di hulu, yakni konstitusi yang telah meninggalkan rumusan pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.
Pada kesempatan itu hadir Ketua Senat Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan Dr HM Af if Hasbullah SH MHum dan Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan M Hafidh Nashrullah SE MM beserta seluruh jajaran dan ratusan mahasiswa. (RO/OL-16)
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
UNIVERSITAS Widya Dharma (Unwidha) Klaten, menggelar kuliah umum dengan menghadirkan Staf Ahli Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Muhamad Hasan Chabibie, Kamis (22/5).
Efisiensi dan keandalan sistem pompa menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan operasional yang membutuhkan solusi teknologi berkelanjutan.
Sebagai agent of change, diharap mahasiswa memiliki moral etika, bersikap kritis terhadap pemerintah (social control).
Wawasan budaya yang luas, pemahaman terhadap teknologi, dan penguasaan keterampilan digital menjadi bekal penting untuk membangun karier di industri global.
Data kependudukan yang valid adalah kunci untuk perencanaan kebijakan publik yang efektif dan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved