Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PUSAT Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya dan Center for International Forestry Research (CIFOR) bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan “Workshop Rencana Aksi Daerah-Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB)” di Aula BAPPEDA Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Lokakarya itu bertujuan memahami perkembangan implementasi RAD-PKSB di Kabupaten Pulang Pisau dengan pendekatan yurisdiksi dan mengenalkan rencana riset berbasis ToA, ToC, dan MEF. Workshop dihadiri oleh 60 orang mewakili OPD terkait perkebunan kelapa sawit di Pulang Pisau, tokoh masyarakat adat, LSM lokal/regional dan perwakilan pekebun/petani mandiri sawit di Pulang Pisau.
Lokarya dibuka oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Pulang Pisau Tata Ali Sumitra yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Edy Purwanto Casmani.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Pulang Pisau Diharyo mengungkapkan sejumlah tantangan, perkembangan, dan harapan pekebun sawit di Kabupaten Pulang Pisau.
Agung Catur Prabowo dari Dinas Perkebunan Kalteng mengatakan, dalam implementasi di lapangan, pihaknya berpegangan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala untuk pemenuhan RAD-PKSB Kalimantan Tengah.
Baca juga : IPKN 2022: Aceh Masuk 5 Besar Sub-Indeks Travel and Tourism Demand Drivers
"Diantaranya adalah Keterbatasan Anggaran, Kurangnya Tenaga Penyuluh, Ketidakselarasan Pemahaman, Kurangnya Kapasitas SDM Petani Sawit, Rendahnya Produktivitas, dan Lokasi Kebut Sawit Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan," ujarnya.
Direktur PPIIG Universitas Palangka Raya Hendrik Segah mengatakan, dengan mempertimbangkan peran kelapa sawit dalam perekonomian, luas wilayah dan produksi kelapa sawit, Kabupaten Pulang Pisau berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional/daerah dan menyerap banyak tenaga kerja.
"Di samping itu, adanya sengketa terkait konflik lahan, keterbatasan sumber pendanaan, tekanan issue lingkungan, keterbatasan SDM dan tenaga terampil, serta ekses otonomi daerah menjadi tantangan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau," ujarnya.
Country Director CIFOR Herry Poernomo mengatakan, pihaknya dengan Universitas Palangka Raya telah menjalankan penelitian tentang pendekatan yuridis di Indonesia terkait kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan 4 kabupaten produsen kelapa sawit (termasuk Kabupaten Pulang Pisau) untuk mengimplementasikan program yurisdiksi melalui pendekatan partisipatif, multistakeholder, dan inklusif gender.
Peserta workshop dibagi menjadi 2 kelompok besar di mana masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan, aktor dan risiko Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau dari 4 aspek, yakni Legalitas, Produktivitas, Sosial, dan Lingkungan. (RO/OL-7)
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
Pasar properti di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menunjukkan tren pertumbuhan positif. Faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah stabilnya harga komoditas lokal.
Pemerintah terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis, salah satunya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2025.
Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) secara resmi mengumumkan transisi kepemimpinan eksekutifnya.
Tiga varietas bibit unggul sawit terbaru dirilis PT Astra Agro Lestari. Semua varietas itu memiliki ketahanan terhadap penyakit ganoderma.
Sistem tracing itu akan memuat data penting seperti sertifikasi lahan, titik koordinat kebun, status legalitas, serta aspek lingkungan dan sosial yang terkait.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved