Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MIRIS, di saat pengungsi penyintas gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih banyak yang membutuhkan, tenda bantuan malah digunakan tempat berteduh mobil dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Tenda bantuan berwarna putih itu berasal dari salah satu produsen mobil ternama. Berdasarkan pantauan, tenda terpasang di halaman parkir belakang Kantor Bapelitbangda. Di bawah tenda itu terparkir mobil dinas pelat merah bernomor F 1587 W.
Namun, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi, berkilah tak mengetahui kendaraan dinas yang biasa dipakai sehari-hari terparkir di bawah tenda bantuan. Ia kaget mendapati foto beredar berkaitan dengan kendaraan dinasnya.
"Saya sendiri sebetulnya merasa sedih. Sama sekali saya selaku Kepala Bapelitbang tidak mengetahui," terang Dedi ditemui di Pendopo Cianjur, Kamis (15/12).
Dedi malah menyalahkan sopirnya. Ia mengaku sudah menegur yang bersangkutan.
Baca juga: Dua Minggu Banjir Rendam Puluhan Rumah di Rokan Hilir
"Tenda itu sebetulnya sudah kami salurkan ke Desa Sarampad untuk dipakai masyarakat dan dimanfaatkan mereka," jelasnya.
Dedi menjelaskan tenda sudah terpasang sepekan pascagempa. Sedianya tenda dipasang sebagai tempat bekerja pegawai Bapelitbangda lantaran bangunan lantai 3 di gedung kantor ikut terdampak gempa bermagnitudo 5,6.
"Itu seandainya hasil asesmen dari Dinas Perkim tidak boleh ditempati karyawan dan karyawati," ungkap Dedi.
Dedi pun meminta maaf atas insiden tersebut. Ia berharap kejadian tak terulang. "Saya mohon maaf atas keteledoran driver kami. Mungkin itu keteledoran selaku manusia. Jangan sampai terulang kembali," katanya.
Menurut Dedi, saat ini tenda sudah dibongkar. Tendanya sudah diserahterimakan ke Satpol PP untuk selanjutnya didistribusikan untuk
masyarakat di Desa Sarampad.
"Sudah dibongkar. Kebetulan yang mengambilnya dari Satpol PP dan nanti yang menyerahkan di lokasi juga Satpol PP Kabupaten Cianjur," pungkasnya. (BK/OL-16)
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Saat ini kondisinya mulai terpantau landai. Namun Asep mewanti-wanti masyarakat, khususnya nelayan, tetap waspada.
Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Bertepatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Rosadi membentangkan bendera merah putih sepanjang 680 meter. Dia memasang bendera itu di sepanjang ruas jalan di wilayah tempat tinggalnya.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved