Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Paramitha Widya Kusuma mengawal program pemerintah bantuan pasang baru listrik (BPBL) 2022 kepada 1.086 rumah warga miskin di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Anggota Komisi VII DPR ini meninjau langsung rumah warga miskin yang mendapat BPBL di Desa Banjarharjo pada Rabu (30/11). Menurut dia, mereka yang mendapatkan program BPBL merupakan warga yang belum terdaftar di PLN sebagai pengguna listrik.
"Di Brebes, masih banyak rumah warga miskin yang belum teraliri listrik. Mereka masih menyambung listrik di tetangga rumahnya. Tapi dengan adanya program dari Komisi VII, mereka bisa menggunakan listrik secara mandiri," kata Paramitha melalui keterangan yang diterima, Rabu (30/11).
Ke depan, iq berharap PLN tidak sering terjadi mati lampu di Kabupaten Brebes. Sebab, kata dia, di desa-desa banyak warga yang mengeluh sering terjadi mati lampu dengan durasi cukup panjang yakni 8 jam.
"Penyebab mati lampu juga tidak jelas karena apa. Ini jangan sering-sering terjadi. Kebetulan dari Kementerian ESDM, PLN pusat turun ke bawah. Mudah-mudahan bisa mendengar keluhan dari masyarakat," jelas Anggota DPR asal Kabupaten Brebes ini.
Sebagai anggota dewan Paramitha mengatakan kerap mendengar aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang merespon baik aspirasi warga Kabupaten Brebes dengan merealisasikan program bantuan pasang baru listrik tersebut.
"Alhamdulillah, program bantuan listrik ini dapat berjalan dengan baik. Saya mengajak penerima BPBL di Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan program ini secara maksimal, untuk meningkatkan aktivitas perekonomian warga," ucapnya.
Sementara Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN, Awaluddin Hafid mengatakan, ada 80 ribu warga miskin yang mendapat BPBL pax 2022. Kini, kata dia, bantuan BPBL sudah terealisasi 100 persen di 22 provinsi.
"Tahun depan bersama Kementerian ESDM, kita targetkan 83 ribu rumah tangga miskin menerima bantuan ini," ujarnya.
Awaludin menjelaskan alasan warga sering mengeluh mati lampu salah satunya dipengaruhi karena alam yaitu hujan, angin kencang dan pepohonan yang sangat memungkinkan mengganggu jaringan listrik.
"Kami menyadari, tanpa bantuan masyarakat kami kesulitan untuk mengadapi masalah ini," pungkasnya. (OL-8)
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Pendidikan kritis soal transisi energi bersih terbarukan pun semakin krusial. Sebab, krisis iklim menjadi tantangan yang akan semakin masif dihadapi generasi muda di masa mendatang.
Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
Bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai.
GUBERNUR Sumsel Herman Deru melakukan penyalaan sambungan listrik untuk lima desa di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/4) siang.
Penting sinergi dan kolaborasi guna mendukung cita-cita swasembada energi yang telah dicanangkan pemerintah. Ini membuka peluang usaha baru demi kemajuan sektor ketenagalistrikan.
Diharapkan agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur tipping fee dan insinerator segera diterbitkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved