Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengintruksikan seribu personel untuk terjun ke lokasi gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Menurut dia, langkah itu dapat cepat memulihkan kondisi di sana dan sejumlah masyarakat yang masih trauma akibat mengalami musibah bencana alam tersebut.
"Langkah Polri, yang dipimpin Pak Sigit, dengan memerintahkan Pak Kapolda Jabar (Irjen Suntana) sudah tepat. Ini kemanusiaan dan perangkat lengkap yang dimiliki Polri bisa secara cepat memberikan layanan kepada masyarakat baik dari sisi personel SDM maupun akomodasi alat," kata Cucun kepada wartawan, Rabu (23/11).
Baca juga: Tim Kemanusiaan BIN Sisir Warga Terdampak Gempa Cianjur Hingga ke Desa Terisolir
Politikus PKB itu berharap dengan langkah sigap yang dilakukan Polri tersebut dapat menggerakkan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalani misi kemanusiaan tersebut.
"Kita apresiasi Pak Kapolri sigap dan cepat melakukan langkah-langkah kehadirannya di tengah masyarakat betul-betul untuk kemanusiaan dan bukan hanya Polri, semua Institusi pemerintah, partai politik, relawan semua tersentuh menghadapi musibah besar ini," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan seribu personel kepolisian guna mempercepat proses evakuasi korban gempa Cianjur, yang terjadi pada Senin (21/11).
Listyo mengatakan, saat ini, seluruh personel tersebut telah disebarkan di sejumlah titik dan masih terus melakukan pencarian mengevakuasi korban gempa.
"Kita juga siapkan dapur umum di beberapa titik termasuk kurang lebih 1.000 anggota yang saat ini kita minta untuk turun membantu evakuasi," ujar Listyo usai meninjau korban gempa Cianjur di RSUD Sayang, Selasa (22/11).
Listyo menuturkan, pihaknya juga telah menyediakan beberapa lokasi pengungsian dengan mendirikan sejumlah tenda yang dapat menampung para korban yang terdampak gempa. Termasuk untuk memberikan perawatan bagi korban yang mengalami luka-luka.
"Kita sedang fokus untuk kegiatan evakuasi kemudian pengungsian dengan mendirikan beberapa posko tenda dan juga perawatan dan pencarian," katanya.
Lebih lanjut, Listyo mengaku bakal memerintahkan Kapolda Jabar Irjen Suntana untuk mengerahkan personel untuk menjaga rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak pencurian selama para tengah mengungsi. (RO/OL-1)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved