Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEDATANGAN tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua disambut positif tokoh masyarakat Papua. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu diharapkan dapat mengungkap berbagai penyimpangan penggunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di Bumi Cenderawasih ini.
Harapan itu antara lain diungkapkan Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis. Servo mengimbau agar tidak hanya Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka diri untuk diperiksa oleh KPK, tetapi masyarakat Papua juga harus membuka diri dan berani menyuarakan kebenaran.
Dengan cara itu, kata Servo, berbagai persoalan seputar penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua yang selama ini dikeluhkan masyarakat kecil di kampung-kampung dapat diakhiri. "Kami orang Papua sampai hari ini kita ada miskin, uang (otsus) yang pemerintah bilang ada 1.000 triliun yang sudah turun itu di mana? Itu uang besar. Nah ini yang perlu KPK jeli melihat itu semua," ungkap Servo di Arso, Sabtu (5/11).
Dengan kedatangan KPK ke Papua, lanjut Servo, walaupun tujuan utamanya untuk memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe, tetapi bisa menjadi kesempatan yang baik bagi KPK melihat dari dekat terkait dana otsus yang begitu besar dari pemerintah pusat dibandingkan dengan hasil pembangunan yang secara nyata dinikmati masyarakat.
"KPK bisa periksa di Papua sini lebih dekat. Kita masyarakat tidak boleh gontok-gontokkan tetapi kita serahkan (ke KPK) dan menjaga kebersamaan, saling komunikasi kita berjalan baik," kata Servo.
Servo juga mengungkapkan keheranannya mendengar rumah kediaman Lukas Enembe masih dijaga ketat oleh ratusan warga, padahal Lukas sudah membuka diri kepada KPK. Menurutnya, Lukas yang mesti memberikan imbauan kepada para simpatisannya itu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Bila perlu, imbauan itu disampaikan melalui media massa secara luas agar masyarakat tahu bahwa Gubernur tidak lagi menghendaki rumahnya dijaga. (RO/OL-14)
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
KPK memastikan bakal menyita barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini. Pihak-pihak yang menyimpan aset terkait kasus diharap kooperatif.
Jet pribadi itu saat ini ada di luar negeri. Kendaraan itu perlu disita untuk kebutuhan pembuktian dan pengembalian kerugian negara.
Hanya Dius yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Lukas tidak bisa diproses hukum lagi, karena sudah meninggal.
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
PSBS Biak dijadwalkan akan melakoni empat pertandingan kandang di Stadion Lukas Enembe pada sisa kompetisi Liga 1.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved