Para Pejabat Negara Diharap Bangun Budaya Bersih dan Bebas dari Korupsi

PARA Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara sejatinya adalah pelayan masyarakat. Sebab mereka digaji dari uang hasil pajak masyarakat. Karena itu sudah seharusnya sikap mereka adalah melayani bukan korupsi.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia pun meyakini dengan pembekalan yang diberikan Founder ESQ Ary Ginanjar Agustian dapat membangkitkan nilai-nilai spiritual dan menggerakan seluruh pejabat juga ASN untuk bersih dari korupsi.

"Untuk kesekian kalinya kami undang Pak Ary untuk memberikan pembekalan pada para pejabat negara, pejabat daerah, terkait nilai-nilai integritas lewat membangun budaya  bersih dan bebas korupsi. Serta bisa membangkitkan atau mendorong dari sisi nilai spiritual yang mampu menggerakan seluruh pejabat," ujar Alex saat membuka program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK bersama ESQ untuk para Penjabat (Pj) Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil DPRD dari berbagai daerah.

Alex menyampaikan bahwa program PAKU Integritas ini sebelumnya untuk menteri dan eselon I dari kementerian/lembaga yang bergerak di lini sumber daya alam (SDA), tata niaga dan bisnis, ekonomi, pelayanan publik, hukum, dan politik.

"Kami katakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi," ujar Alex.

Ia juga mengatakan, KPK tak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, diperlukan aktor perubahan di setiap instansi agar upaya perlawanan terhadap korupsi ini bisa berjalan sistematis, masif dan terstruktur.

"Karena itu, KPK menyasar para aktor perubahan itu adalah para pemimpin dan pejabat negara di kementerian dan lembaga negara. Mereka memiliki kewenangan strategis dalam menentukan dan menjalankan kebijakan di instansinya masing-masing," ungkapnya.

"Kami berharap dengan pelatihan ini dapat menciptakan pimpinan kepala daerah yang berintegritas terutama kepada para penjabat gubernur, Sekda, dan lainnya agar menjadi role model dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," lanjutnya.

Para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut di antaranya Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, 5 Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Pj Gubernur Kep. Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin. Mereka hadir bersama Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil DPRD.

Dalam kesempatan itu, Ary Ginanjar mengatakan bahwa untuk pembekalan 2 tahun ke depan yang bisa menjadi awal tercapainya kebangkitan Indonesia. "Mudah-mudahan anda semua orang pilihan yang bisa membangun peradaban Indonesia. Maka yang paling penting adalah hari ini Bapak dan Ibu membuat keputusan untuk tidak mau korupsi dan kokoh memegang teguh integritas."

"Sesuai dengan tujuan KPK yaitu agar Indonesia bebas korupsi, hal ini dapat dijadikan sebagai indikator hasil, kemudian fungsi KPK bertindak sebagai lembaga yang memproses hal tersebut dari proses pencegahan, penindakan dan pelatihan merupakan indikator dari proses, dan untuk indikator identitasnya ialah melalui training PAKU Integritas," paparnya.

Dia memberikan kesimpulan bahwa ada tiga lapisan perubahan perilaku yaitu identitas bangsa yang jujur, proses yaitu penindakan dan pencegahan, serta hasil yaitu bebas korupsi. Untuk mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang sangatlah diperlukan identitas yang harus ditanamkan, karena tidak cukup hanya penindakan. (RO/A-1)