Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/11) menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ina Kartika Sari di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel.
Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020 dengan tersangka Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara, mantan Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sony dan kawan-kawan.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku belum bisa memberi keterangan lebih jauh terkait penggeledahan ini. "Sejauh ini kegiatan masih berlangsung, dan perkembangannya akan kami informasikan nanti," jelasnya.
Di sisi lain, Andi Ina Kartika Sari yang berasal dari Partai Golkar belum memberikan keterangan apapun terkait penggeledahan di rumahnya. Saat dicoba untuk konfirmasi lewat telepon tidak direspon sama sekali.
Sebelum penggeladahan, KPK telah memeriksa Andi Ina Kartika Sari dan Ni'matullah, Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Ketua Demokrat Sulsel, sebagai sebagai saksi terkait kasus suap pemeriksaan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/10) lalu.
Kasus ini bermula, karena ada dugaan, pimpinan dewan meminta kepada auditor BPK agar laporan keuangan Sulsel dikondosikan. Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (OL-15)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
KPK resmi mencegah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), untuk bepergian ke luar negeri.
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan dan kredibel.
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved