Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Papua Lukas Enembe siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura, terkait dugaan kasus korupsi yang selama ini menjerat dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening, Lukas juga menyatakan bahwa dirinya menjamin keselamatan dan keamanan rombongan KPK bila mendatangi kediamannya.
Menanggapi perkembangan sikap Lukas tersebut, tokoh masyarakat Genyem, Kabupaten Jayapura, Esau Tegai, Senin (31/10) menyatakan dukungannya, lantaran hal itu akan mempercepat penyelesaian kasus hukum Lukas. "Sikap Pak Lukas yang semakin kooperatif membuat kami masyarakat yang berada di sekitar Jayapura lebih tenang. Namun kami belum cukup lega karena rumah Pak Lukas masih dijaga banyak pendukungnya secara ketat," ujar Esau di Jayapura.
Esau pun berharap agar kelompok massa pendukung Lukas Enembe itu membubarkan diri, agar Lukas bisa lebih fokus menyiapkan diri menerima kedatangan tim dari KPK ketimbang harus mengurus warga yang menjaga rumahnya. Esau menyebut Lukas Enembe bukan orang pertama yang berurusan dengan KPK. Banyak kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur dari daerah lainnya yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
Namun dalam urusan Lukas Enembe, Esau menilai KPK telah memberikan banyak toleransi. "Khusus pemeriksaan Pak Lukas, KPK banyak mengalah. Mengalah dalam arti tidak ada jemput paksa dan sabar menunggu sampai kondisi kesehatan Pak Lukas membaik," kata Esau.
Lanjut Esau, KPK bahkan datang dengan membawa tim dokter dan tim penyidik sekaligus. Itu berarti KPK sangat menghormati hak-hak Lukas. Karenanya, Lukas juga harus menghormati hak-hak KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada tim KPK selama berlangsungnya proses pemeriksaan Lukas di rumahnya.
"Ada hukum yang menjamin hak-hak Pak Lukas. KPK juga bekerja atas dasar aturan negara. Kalau sama-sama saling menghormati, pasti aman," tutup Esau. (RO/OL-14)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved