Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN petani tembakau di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tersenyuk kecut. Pasalnya, curah hujan tinggi menjadikanya gagal panen.
Pemantauan Media Indonesia, Selasa (25/10), ratusan hektare lahan tanaman tembakau di Kecamatan Batangan, Winong, Jaken dan Jakenan, Kabupaten Pati mati dan sebagian lainnya rusak berat hingga tidak dapat Dipanen.
Petani tembakau hanya bisa bersedih akibat tanaman yang diandalkan alami gagal panen, diduga kuat penyebab gagal panen ini karena curah hujan yang terlalu tinggi saat ini. "Kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam kondisi ini, semua tanaman mati dan tdk dapat dipanen," ujar Lasman,50, petani di Jaknan, Pati.
Hal serupa diungkapkan oleh Purnomo,48, petani di Winong, Pati bahwa meskipun tidak mengalami kebanjiran seperti tahun lalu, namun karena curah hujan cukup tinggi tanaman tembakau tidak berkembang baik dan gagal panen.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum membenarkan sebagian besar lahan tembakau di daerahnya alami gagal panen, hal itu disebabkan curah hujan yang terlalu tinggi pada tahun ini.
Dari jumlah 374 hektare lahan tembakau berada di beberapa wilayah, lanjut Niken Tri Meiningrum, hanya 128 hektare yang berhasil panen. "Jadi ada 246 hektare tanaman tembakau gagal panen di Pati ini," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, demikian Niken Tri Meiningrum, maka telah mengajak para petani untuk beralih ke budidaya tanaman pangan lainnya, karena pada wilayah tersebut cukup potensial dikembangkan tanaman pangan seperti bawang merah, cabai ataupun kedelai.
"Lahan tersebut adalah tanah hujan, sehingga komoditas pertanian lain cukup potensial, biasanya saat musim hujan para petani di empat wilayah tersebut tanam padi," ujar Niken Tri Meiningrum. (OL-13)
Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok Diprediksi Bakal Kerek Inflasi
Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.
Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan
Industri tembakau dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.
Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, Tikki Pangestu, menilai adopsi strategi pengurangan risiko tembakau berjalan sangat lambat.
Lahan persawahan di Jepara mengalami puso terparah yakni di Kecamatan Kalinyamatan seluas 742 hektare dan Kecamatan Pecangaan sektas 350 hektare.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
BUPATI Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar, beberapa waktu lalu.
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Bupati Pati Sudewo dan jajarannya pada Senin, (19/1). OTT KPK itu disebut dilakukan terkait dengan dugaan jual beli jabatan
UANG miliaran rupiah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penangkapan Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, (19/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved