Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KONDISI kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyita perhatian berbagai kalangan termasuk perhatian pemerintah pusat selama beberapa bulan terakhir, dinilai berlebihan. Sebagian tokoh masyarakat Papua khawatir tersitanya perhatian pada urusan kesehatan Lukas bisa menyebabkan Pemerintah kehilangan fokus mengawal berlangsungnya roda pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Alex Makabori, mantan KASAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengigatkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus mengurus kesehatan Lukas dan mengabaikan urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah Provinsi Papua.
Pemilik nama lengkap Alex Ruyawri Yessi Makabori ini bahkan mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengangkat seorang caretaker karena Gubernur Lukas Enembe sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Papua tidak bisa berfungsi optimal akibat gangguan kesehatan.
“Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Alex kepada wartawan di Jayapura, Senin (24/10/2022).
Selain karena kondisi kesehatan, Lukas Enembe saat ini juga masih tersangkut proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah kediaman Lukas masih dijaga ketat ratusan massa pendukungnya bersenjata tradisional panah, tombak, dan kampak semenjak Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua pekan lalu, para pendukung Lukas mengukuhkan Lukas sebagai kepala suku besar Papua. Dengan predikat baru itu, mereka meminta KPK memeriksa Lukas memakai hukum adat dan dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan seluruh masyarakat.
Mengomentari berbagai manuver yang dilakukan Lukas Enembe bersama kelompok pendukungnya itu, Alex Makabori meminta Lukas bersikap gentlemen mengikuti jejaknya, lantaran Alex pernah merasa bersalah karena telah bergabung dengan OPM dan mengikari NKRI, kemudian menerima dengan ikhlas dan menjalani hukuman penjara hingga bebas.
Bagi Alex, predikat baru Lukas sebagai kepala suku besar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang harus dihadapi Lukas, karena di depan hukum, semua orang sama kedudukannya.
“Tidak cocok Lukas Enembe menjadi Kepala Suku Besar orang Papua, karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu kemana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur.” tegas Alex. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Genyem : Papua Butuh Pejabat Sementara ...
MASYARAKAT Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved