Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KONDISI kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyita perhatian berbagai kalangan termasuk perhatian pemerintah pusat selama beberapa bulan terakhir, dinilai berlebihan. Sebagian tokoh masyarakat Papua khawatir tersitanya perhatian pada urusan kesehatan Lukas bisa menyebabkan Pemerintah kehilangan fokus mengawal berlangsungnya roda pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Alex Makabori, mantan KASAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengigatkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus mengurus kesehatan Lukas dan mengabaikan urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah Provinsi Papua.
Pemilik nama lengkap Alex Ruyawri Yessi Makabori ini bahkan mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengangkat seorang caretaker karena Gubernur Lukas Enembe sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Papua tidak bisa berfungsi optimal akibat gangguan kesehatan.
“Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Alex kepada wartawan di Jayapura, Senin (24/10/2022).
Selain karena kondisi kesehatan, Lukas Enembe saat ini juga masih tersangkut proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah kediaman Lukas masih dijaga ketat ratusan massa pendukungnya bersenjata tradisional panah, tombak, dan kampak semenjak Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua pekan lalu, para pendukung Lukas mengukuhkan Lukas sebagai kepala suku besar Papua. Dengan predikat baru itu, mereka meminta KPK memeriksa Lukas memakai hukum adat dan dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan seluruh masyarakat.
Mengomentari berbagai manuver yang dilakukan Lukas Enembe bersama kelompok pendukungnya itu, Alex Makabori meminta Lukas bersikap gentlemen mengikuti jejaknya, lantaran Alex pernah merasa bersalah karena telah bergabung dengan OPM dan mengikari NKRI, kemudian menerima dengan ikhlas dan menjalani hukuman penjara hingga bebas.
Bagi Alex, predikat baru Lukas sebagai kepala suku besar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang harus dihadapi Lukas, karena di depan hukum, semua orang sama kedudukannya.
“Tidak cocok Lukas Enembe menjadi Kepala Suku Besar orang Papua, karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu kemana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur.” tegas Alex. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Genyem : Papua Butuh Pejabat Sementara ...
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved