Para Santri Diimbau Jauhi Paham Intoleransi dan Amalkan Nilai Pancasila

RADIKALISME dan terorisme masih menjadi masalah di seluruh dunia. Karena itu penting bagi pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjauhi paham inteloransi dan radikalisme yang biasanya bermuara pada terorisme.

Untuk itu itu dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) menggandeng Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalimantan Barat menyelenggarakan Seminar Nasional Kebangsaan bertema 'Moderasi beragama: Deradikalisme Sebagai Anti Tesis Radikalisme dan Terorisme' pada Kamis (20/10) di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam seminar tersebut, Kepala BNPT RI, Komjen. Pol.  Boy Rafli Amar mengajak seluruh elemen bangsa termasuk para santri untuk mewaspadai dan melawan musuh bersama di zaman sekarang yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme.  "Musuh kita hari ini berupa virus yang dikembangkan dalam bentuk intoleransi radikal terorisme yang mempengaruhi anak bangsa kita untuk memusuhi bangsanya sendiri."

Dalam mewaspadai dan melawan musuh bersama tersebut, ia mengimbau para santri dan seluruh pihak dapat mengamalkan dan menjaga Pancasila sebagai ideologi yang telah mempersatukan Indonesia. "Jangan ada ragu-ragu lagi. Pancasila adalah ideologi yang paling hebat. Karena dengan Pancasila hari ini kita bisa tetap bersatu."

Berbicara mengenai sejarah, Boy menyatakan pada zaman dahulu, peran santri bersama ulama dan masyarakat sangat penting dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Saat ini tongkat estafet dalam perjuangan mempertahankan NKRI  harus terus ada, terlebih dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Sejatinya pada saat itu, setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi agresi militer oleh tentara asing hingga sampailah pada 22 Oktober yang disebut sebagai fatwa dari tokoh-tokoh ulama untuk resolusi jihad fisabilillah melawan tentara asing kolonialisme yang ingin menjajah Indonesia kembali," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kepala BNPT mengharapkan menjadi sarana edukasi kepada seluruh masyarakat luas untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dalam mengatasi penyebarluasan virus intoleransi dan radikalisme. "Ini adalah upaya kita agar semua bersatu padu menyatukan pemahaman kita, mana hal-hal yang baik dan tidak baik terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH. M.Hum. menyatakan bahwa pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menanggulangi intoleransi radikalisme dan terorisme. "Pemda, Provinsi maupun Kabupaten Kota tugas kita adalah menutup ruang isu isu propaganda dari teroris itu. Kebanyakan mengajak untuk bagaimana berseberangan dengan pemerintah. Isu-isu itu lah yang harus kita tangkal."

Senada, Ketua Umum DPP IPI, KH. K.M.T. Abdul Muhaimin menuturkan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata upaya bersinerginya berbagai kelembagaan dalam menguatkan masyarakat dari segala bentuk penyimpangan  yang dapat merusak negara. "Kerjasama berbagai pihak dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan ekstremisme sudah dilakukan setiap hari. Namun, dengan bentuk nyata kelembagaan ini saya kira akan lebih menguatkan masyarakat. Mari kita jaga NKRI dari unsur-unsur yang merusak negara maupun merusak agama itu sendiri."

Kegiatan ini turut mengundang Gubernur Kalimantan Barat, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen. Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., Ketua Umum DPP IPI, Ketua DPW IPI Kalimantan Barat, KH. Zuhdi, S.Pd., Ketua Penasehat DPW IPI Kalimantan Barat, Ust. H. Sukiryanto dan Ketua FKPT Kalimantan Barat, Prof. DR. H. Wajidi Sayadi, M.Ag, para Kapolres dan Komandan Kodim se-Kalimantan Barat serta tokoh-tokoh lintas agama. (RO/A-1)