Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten, Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah dan berisiko gagal mencapai target. Meski Kalsel dikategorikan daerah kaya, namun hampir semua daerah belum memiliki kemandirian fiskal.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, Selasa (18/10). Ada empat pemerintah kabupaten yang berisiko gagal mencapai target PAD yaitu Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.
"Rendahnya realisasi ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah," ungkapnya.
Secara keseluruhan sebanyak 12 dari 13 pemerintah daerah di Kalsel belum memiliki kemandirian fiskal."Mereka belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," tambah Rudy.
BPKP mencatat memasuki triwulan III tahun 2022, hanya 1 pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di atas 0,50.
Sedangkan satu pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan IKF di atas 0,25.
Selain kemandirian fiskal, sebagian besar pemda di Kalsel juga belum mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, sebanyak 11 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai melebihi 30% dari APBD. "Hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mengalokasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan," tegas Rudy.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor beberapa waktu lalu menyampaikan, pendapatan daerah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun, terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau tercapai 98,44%. Pendapatan asli daerah telah melebihi target, yakni dari
Rp3,54 triliun menjadi Rp3,56 triliun.
Pendapatan transfer tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3,09 triliun, terealisasi sebesar Rp2,97 triliun atau terealisasi sebesar 95,92 persen. Selanjutnya, target lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp83,46 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Ingin Mandiri, Warga Desa Lau Pengulu Ikuti Pelatihan Budidaya Maggot
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
DIREKTORAT Reskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan berhasil meringkus pelaku tindak pidana kasus kekerasan seksual anak dengan modus pertemanan melalui game online.
Penyidik, imbuh dia, berhasil mengungkap fakta bahwa terduga pelaku menyewa mobil pada hari kejadian. Itu dilakukan pelaku sebelum menghabisi nyawa korban.
Rencana extra flights dimaksud untuk tujuan Jakarta (CGK) sebanyak dua penerbangan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, Surabaya (SUB) lima flights.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
Asbanda dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata, diperlukan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved