Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten, Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah dan berisiko gagal mencapai target. Meski Kalsel dikategorikan daerah kaya, namun hampir semua daerah belum memiliki kemandirian fiskal.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, Selasa (18/10). Ada empat pemerintah kabupaten yang berisiko gagal mencapai target PAD yaitu Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.
"Rendahnya realisasi ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah," ungkapnya.
Secara keseluruhan sebanyak 12 dari 13 pemerintah daerah di Kalsel belum memiliki kemandirian fiskal."Mereka belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," tambah Rudy.
BPKP mencatat memasuki triwulan III tahun 2022, hanya 1 pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di atas 0,50.
Sedangkan satu pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan IKF di atas 0,25.
Selain kemandirian fiskal, sebagian besar pemda di Kalsel juga belum mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, sebanyak 11 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai melebihi 30% dari APBD. "Hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mengalokasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan," tegas Rudy.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor beberapa waktu lalu menyampaikan, pendapatan daerah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun, terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau tercapai 98,44%. Pendapatan asli daerah telah melebihi target, yakni dari
Rp3,54 triliun menjadi Rp3,56 triliun.
Pendapatan transfer tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3,09 triliun, terealisasi sebesar Rp2,97 triliun atau terealisasi sebesar 95,92 persen. Selanjutnya, target lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp83,46 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Ingin Mandiri, Warga Desa Lau Pengulu Ikuti Pelatihan Budidaya Maggot
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved