Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
JUMLAH pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, cenderung terus berkurang. Kondisi tersebut dipicu cukup banyaknya pegawai yang memasuki masa purna atau pensiun setiap tahun.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Heri Farid, tak memungkiri masih terdapat jabatan kosong tersebar di sejumlah perangkat daerah. Hingga saat ini beberapa kekosongan jabatan baik di eselon 2, 3, dan 4 belum terisi.
"Memang ada beberapa jabatan eselon, baik II, III, ataupun IV yang masih kosong. Itu memang karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun sehingga sampai saat ini belum terisi," terang Heri ditemui di sela kegiatan asesmen pemetaan kompetensi dan potensi jabatan administrator, Senin (17/10).
Heri memastikan kekosongan jabatan itu segera terisi. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. "Hampir setiap bulan ada saja pegawai yang pensiun, baik eselon II, III, maupun IV," jelasnya.
Dirata-ratakan, lanjut Heri, pegawai yang pensiun di Pemkab Cianjur mencapai 500 orang setiap tahun. Mayoritas merupakan kalangan guru. "Sedangkan rekrutmen masih belum ada. Rencananya tahun ini kita memang akan ada rekrutmen, tapi masih menunggu kebijakan dari pusat," ujarnya.
Pada proses rekrutmen pegawai, kata Heri, daerah hanya sebagai pelaksanaan. Berbagai kebijakannya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Rekrutmennya pun sesuai kebijakan pusat bukan PNS, tapi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kebijakannya menyeluruh, bukan hanya di Cianjur, di daerah lain pun sama," pungkasnya. (OL-15)
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved