Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAMEN ATR/BPN Raja Juli Antoni menginginkan tanah pesantren aman dari penyerobotan pihak-pihak tak berbertanggung jawab termasuk praktik mafia tanah.
Pesan itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (15/10).
Kedatangan Raja Juli ke Pesantren Tebuireng langsung disambut oleh pimpinan pesantren KH Abdul Hakim Mahfudz.
“Pak Kiai, negara berkomitmen mendukung pesantren. Karena itu, saya datang kesini untuk menyerahkan 10 sertifikat tanah milik Yayasan KH Hasyim Asy’ari” kata Raja kepada pimpinan pondok.
KH Abdul Hakim Mahfudz menyampaikan rasa terima kasihnya atas penyerahan sertifikat tersebut. Bagi pesantren, sertifikat tanah memiliki makna yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan.
“Sebelumnya atas nama pesantren saya sampai rasa syukur atas kunjungan ini. Tentu kami senang apabila negara memiliki perhatian terhadap pesantren," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Raja juga menyampaikan pesan jika masih ada tanah yang belum memiliki sertifikat untuk segera didaftarkan ke kantor BPN setempat.
“Ini ketua BPN Kabupaten Jombang. Ada dari pihak Kanwil BPN Jatim juga. Beliau siap membantu pendaftaran pesantren Tebuireng," tandasnya.
Pemerintah, sambung Raja Juli, saat ini mempercepat pengurusan sertifikat. Pemerintah juga menyiapkan anggaran dari APBN untuk mengurusnya.
"Artinya tidak dipungut biaya dari kantor BPN. Sekali lagi ini untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan sengketa lahan," katanya.
Dalam akhir kunjungan, Raja mengunjungi komplek makam Pesantren Tebuireng. Di komplek itu bersemayam pendiri Ponpes Tebuireng sekaligus ayah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yakni KH Hasyim Asy’ari. (OL-8)
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved