Sabtu 15 Oktober 2022, 16:16 WIB

PJ Gubernur Papua Diperlukan Agar Pelayanan Publik Pulih Kembali

mediaindonesia.com | Nusantara
PJ Gubernur Papua Diperlukan Agar Pelayanan Publik Pulih Kembali

dok.ist
Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri, yang juga sekretaris DPD KNPI Keerom.

 

TOKOH Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Pejabat Gubernur Papua, menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.

Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enember yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri saat ditemui wartawan di Abepura Jayapura, Sabtu (15/10/2022).    
 
Pihaknya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik, ujar Michael.

Dalam kasus Lukas Enembe, jelas Michael, merupakan suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik. Seharusnya LE sebagai pemimpin berani menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukung LE melakukan penjagaan di kediaman gubernur.

"Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya," tutur sekretaris KNPI Keerom itu.  Jadi, tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat.

Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, pihaknya tidak mengakui adanya hal tersebut karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili.

Menurut Michael seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe. "Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat," ucap Michael.

Sementara, yang terlibat menjaga di kediaman LE, jelas Michael, harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur bukan kepala suku suku besar. Masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.  

"Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku," tutup Michael. (OL-13)

Baca Juga

Antara/Asep Fathulrahman.

Petugas Bongkar Puluhan Warung Remang-Remang di Kabupaten Kudus

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Maret 2023, 22:58 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bersama TNI dan Polri, Selasa (28/3), membongkar 34 warung remang-remang di...
Dok. UMKM Sahabat Sandi Uno

Gandeng UMKM Sukabumi, Kelompok Relawan Ini Gelar Bazar Kuliner Ramadan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Maret 2023, 22:45 WIB
"Sahabat Sandi Uno membuka toko pusat kuliner Ramadan dengan membantu 37 UMKM yang ada di Desa Cicurug, untuk menitipkan...
Dok pribadi

Posisi Pulau Nipa Harus Jadi Etalase Bangsa

👤Media Indonesia 🕔Selasa 28 Maret 2023, 22:35 WIB
PULAU Nipa dihuni para penjaga kedaulatan NKRI dari Pangkalan Utama TNI AL dan pekerja BUP PT Asinusa sebagai pemegang konsesi di pulau itu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya