Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yani Hassan, menyebutkan bahwa para korban bencana pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng enggan direlokasi.
"Tidak mudah upaya relokasi, diminta pindah rumah, mereka lebih pilih bersahabat dengan bencana. Karena ekonominya di situ, keluarganya di situ," kata Yani di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (10/10).
Ia menjelaskan dari 10 kepala keluarga (KK) korban pergeseran tanah yang rumahnya mengalami rusak parah, baru tiga di antaranya yang bersedia direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Dari 10 rumah yang benar-benar rusak, baru tiga yang siap direlokasi, yang lain belum," kata Yani.
Sementara itu Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa pihaknya tetap segera mencairkan dana bantuan untuk sewa rumah bagi masyarakat korban bencana pergeseran tanah.
"Kami segerakan untuk mencairkan biaya sewa tempat tinggal, karena bagaimana pun tinggal di pengungsian tidaklah nyaman," katanya.
Baca juga: Korban Banjir Pascagempa di Lebak Butuh Bantuan Bahan Pokok
Ia mengaku tidak ingin masyarakat korban pergeseran tanah tetap tinggal di rumahnya, karena berisiko terjadi bencana susulan.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Bojongkoneng. Dengan demikian,
penanganan pascabencana akan dimaksimalkan dengan anggaran dari pos belanja tidak terduga (BTT).
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 41 warga mengungsi akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
BNPB mengimbau masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, 41 warga yang terdampak langsung terpaksa mengungsi ke dua titik lokasi yang lebih aman setelah tempat tinggal mereka mengalami kerusakan akibat adanya fenomena pergerakan tanah.
"Dua lokasi yang menjadi tempat pengungsian itu meliputi Villa Roso, Kampung Curug, RT 02 RW 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang dan Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor," ujar Muhari. (Ant/OL-16)
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved