Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEPALA Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yani Hassan, menyebutkan bahwa para korban bencana pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng enggan direlokasi.
"Tidak mudah upaya relokasi, diminta pindah rumah, mereka lebih pilih bersahabat dengan bencana. Karena ekonominya di situ, keluarganya di situ," kata Yani di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (10/10).
Ia menjelaskan dari 10 kepala keluarga (KK) korban pergeseran tanah yang rumahnya mengalami rusak parah, baru tiga di antaranya yang bersedia direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Dari 10 rumah yang benar-benar rusak, baru tiga yang siap direlokasi, yang lain belum," kata Yani.
Sementara itu Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa pihaknya tetap segera mencairkan dana bantuan untuk sewa rumah bagi masyarakat korban bencana pergeseran tanah.
"Kami segerakan untuk mencairkan biaya sewa tempat tinggal, karena bagaimana pun tinggal di pengungsian tidaklah nyaman," katanya.
Baca juga: Korban Banjir Pascagempa di Lebak Butuh Bantuan Bahan Pokok
Ia mengaku tidak ingin masyarakat korban pergeseran tanah tetap tinggal di rumahnya, karena berisiko terjadi bencana susulan.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Bojongkoneng. Dengan demikian,
penanganan pascabencana akan dimaksimalkan dengan anggaran dari pos belanja tidak terduga (BTT).
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 41 warga mengungsi akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
BNPB mengimbau masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, 41 warga yang terdampak langsung terpaksa mengungsi ke dua titik lokasi yang lebih aman setelah tempat tinggal mereka mengalami kerusakan akibat adanya fenomena pergerakan tanah.
"Dua lokasi yang menjadi tempat pengungsian itu meliputi Villa Roso, Kampung Curug, RT 02 RW 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang dan Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor," ujar Muhari. (Ant/OL-16)
BNPB mengirimkan dua helikopter patroli dan dua helikopter water bombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa kejadian bencana di pekan kedua bulan Agustus 2025. Data tersebut dihimpun pada periode 11 hingga 12 Agustus 2025
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Abdul Muhari pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved