Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan bazar dan pasar murah oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sport Center Purnawarman Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (23/9).
“Kehadiran program pasar murah yang diinisiasi Kementerian BUMN ini, kiranya dapat membantu meringankan beban masyarakat dan secara bersamaan ada transaksi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat disaat inflasi terjadi,” kata Bupati.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada BUMN yang memilih Purwakarta untuk menggelar pasar murah dan bazaar UMKM.
Baca juga: BUMN Legal Summit Bangun Fondasi BUMN yang Kuat
Kegiatan tersebut, menurut dia, selain sangat membantu dan mendorong UMKM lokal, juga turut meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus dapat mengendalikan laju inflasi.
Menteri BUMN Erick Thohir, saat berkesempatan menyaksikan bazar dan pasar murah tersebut, berharap program prorakyat itu dapat meringankan beban masyarakat
“Operasi pasar murah ini untuk memastikan kehadiran kita sebagai bagian dari pemerintah dan negara,” ucapnya.
Menurut dia, keberadaan BUMN harus memberikan dampak luas bagi terwujudnya pemerataan dan keseimbangan pasar.
Oleh sebab itu, kehadiran BUMN yang menggelar operasi pasar murah, sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini, dilakukan agar masyarakat semakin dimudahkan dalam meringankan beban kehidupan.
Lebih lanjut, Erick meminta semua pihak agar turut berkontribusi menciptakan terobosan agar ekonomi Indonesia terus tumbuh pascapandemi covid-19.
“Kita jangan berpuas diri dulu, mari lahirkan terobosan agar ekonomi kita terjadi pertumbuhan,” katanya.
Menurutnya, kehadiran pasar murah diberbagai tempat adalah salah satu contoh program BUMN yang prorakyat.
“Seperti pasar murah, kegiatan ini juga dapat mengurangi beban masyarakat disaat terjadi inflasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Erick kembali menegaskan komitmen BUMN dalam berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK).
Salah satu bentuk kolaborasi kementerian dalam mendukung kemajuan UMK adalah membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada sejumlah pelaku UMK dan perseorangan.
Karena itu, pihaknya mendorong pelaku usaha segera mempunyai Nomor Induk Berusaha agar mudah memperoleh modal dari lembaga keuangan.
“NIB ini dapat mengakses permodalan. Selain itu, BUMN juga melakukan pendampingan agar UMKM tetap tumbuh,” kata Erick.
Disebutkannya, di Jawa Barat, saat ini, terdapat sekitar 2,67 juta ibu rumah tangga penerima bantuan modal usaha ultra mikro dari salah satu BUMN, yakni Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. (RO/OL-1)
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Pasokan sering kosong karena tidak adanya panen di sejumlah sentra pertanian akibat intensitas hujan tinggi.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved