Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan terus mengoptimalkan kinerja terkait data pemilih. Utamanya bagi daerah yang memiliki jumlah data pemilih besar diharapkan dapat bekerja dengan cepat dan akurat.
"Bahwa data pemilih berkelanjutan ini akan kita sampaikan ke publik. Harapannya, data pemilih kita dapat terkoneksi dengan Dispendukcapil dan seluruh Stakeholder," kata ketua Ketua KPU Jatim Choirul Anam di Surabaya.
KPU Jatim sebelumnya telah menggelar Rakor dengan KPU seluruh Jawa Timur. Rakor membahas tindak lanjut hasil pemadanan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dengan data kependudukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kotakata Anam. Rakor dilakukan bertujuan sebagai upaya mewujudkan data pemilih semakin mutakhir.
Anam juga mengingatkan jajaran kabupaten/kota agar dapat menjaga manajemen kerja dan waktu. Menurutnya hal tersebut penting, apalagi saat ini tahapan dan kegiatan sudah mulai berjalan secara simultan.
Tim Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) kabupaten/kota se Jawa Timur diminta juga tidak hanya mengurusi data pemilih, tapi juga tanggung jawab terhadap perencanaan. "Diharapkan Tim Rendatin juga fokus pada perencanaan dan teknologi informasi, agar data yang disajikan lebih valid. Jika ada perubahan juga tidak terlu sulit," katanya. (OL-15)
Kapal tanker MT Abigail milik Pertamina dilaporkan kandas dan terdampar di kawasan Pantai Panduri, Tuban, setelah dihantam gelombang tinggi dan angin kencang.
Pembangunan Sekolah Garuda bisa pembangunan baru atau dengan mentransformasi sekolah-sekolah yang sudah ada.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kejadian penampilan goyang biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi, Jawa Timur bukan masalah sepele.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, sangat menyesalkan adanya acara menyanyi dan berjoget seusai acara peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
PENGAMAT Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, memberikan penjelasan soal polemik penampilan biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi, Jawa Timur.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved