Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
TIDAK melakukan pembayaran utang di koperasi, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Perindo, Bernadus Kardiman, terpaksa digugat di Pengadilan Negeri Kelas II Maumere, Kamis (8/9), di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ia digugat oleh manajemen Koperasi kredit (Kopdit) Mitan Gita lantaran belum membayar utang koperasi senilai Rp350 juta.
Kuasa hukum Kopdit Mitan Gita, Viktor Nekur, mengaku sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere, pihaknya terlebih dahulu melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada tergugat tersebut. Namun somasi tiga kali yang dilakukan pihaknya tidak direspons oleh tergugat sehingga kasus tersebut dibawa ke meja hijau.
"Jadi kami gugat secara perdata. Sebelum ke perdata, diawali mediasi antara kedua belah pihak. Kemarin itu sudah sidang gugatan," papar dia, Jumat (9/9).
Ketua Kopdit Mitan Gita, Petrus Herlemus, menjelaskan bahwa gugatan yang dilakukan terhadap anggota merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengurus dan manajemen. Hal ini juga berdasarkan mandat Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Menurut dia, koperasi yang dipimpinnya ada sebanyak 130 anggota menunggak yang diakulamasikan mencapai Rp3 miliar. Karenanya, pengurus tidak memiliki tendensi apapun atas langkah somasi dan gugatan kepada anggota yang menunggak, tetapi hanya semata keadilan bagi seluruh anggota Kopdit Mitan Gita.
"Setiap forum RAT kami sudah mengangkat soal anggota yang belum membayar pinjaman. Jadi mereka yang belum membayar pinjaman itu kami berikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Namun surat peringatan ini ada anggota yang masa bodoh sehingga mau tidak mau kami selaku pengurus ambi langkah terakhir melakukan gugatan melalui PN Maumere," kata Herlemus.
Dari 130 anggota yang menunggak, sebanyak 90 orang sudah bertemu langsung pengurus dan kuasa hukum untuk menyelesaikan kewajiban itu. Herlemus bahkan mengharapkan kepada anggota yang menunggak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya, karena Kopdit Mitan Gita memiliki 16.000 anggota yang berada pada 17 cabang di tiga provinsi. Dengan demikian, Kopdit Mitan Gita bukan merupakan milik pribadi.
Terkait gugatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sikka Bernadus Kardiman mengaku siap membayar utang pinjaman tersebut dengan melakukan cicilan. "Saya siap membayar utangnya tetapi melalui cicilan," papar dia. (OL-14)
SINERGI yang baik antara koperasi dan pemerintah diyakini dapat menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi berbagai masalah struktural di desa-desa.
Hari Koperasi Nasional yang ke-78 nanti merupakan kebangkitan pergerakan koperasi ke depan.
Dalam buku tersebut tercatat 300 koperasi besar di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp96,53 triliun atau 35,08% dari total aset koperasi nasional.
Dari aset semula Rp20 miliaran pada 2023, saat ini Koperasi Kana melampaui angka Rp100 miliaran pada tahun buku 2024.
Peluncuran buku berjudul 100 Koperasi Besar Indonesia digelar di Trans Hotel Seminyak Bali pada Kamis (19/6).
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved