Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK melakukan pembayaran utang di koperasi, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Perindo, Bernadus Kardiman, terpaksa digugat di Pengadilan Negeri Kelas II Maumere, Kamis (8/9), di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ia digugat oleh manajemen Koperasi kredit (Kopdit) Mitan Gita lantaran belum membayar utang koperasi senilai Rp350 juta.
Kuasa hukum Kopdit Mitan Gita, Viktor Nekur, mengaku sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere, pihaknya terlebih dahulu melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada tergugat tersebut. Namun somasi tiga kali yang dilakukan pihaknya tidak direspons oleh tergugat sehingga kasus tersebut dibawa ke meja hijau.
"Jadi kami gugat secara perdata. Sebelum ke perdata, diawali mediasi antara kedua belah pihak. Kemarin itu sudah sidang gugatan," papar dia, Jumat (9/9).
Ketua Kopdit Mitan Gita, Petrus Herlemus, menjelaskan bahwa gugatan yang dilakukan terhadap anggota merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengurus dan manajemen. Hal ini juga berdasarkan mandat Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Menurut dia, koperasi yang dipimpinnya ada sebanyak 130 anggota menunggak yang diakulamasikan mencapai Rp3 miliar. Karenanya, pengurus tidak memiliki tendensi apapun atas langkah somasi dan gugatan kepada anggota yang menunggak, tetapi hanya semata keadilan bagi seluruh anggota Kopdit Mitan Gita.
"Setiap forum RAT kami sudah mengangkat soal anggota yang belum membayar pinjaman. Jadi mereka yang belum membayar pinjaman itu kami berikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Namun surat peringatan ini ada anggota yang masa bodoh sehingga mau tidak mau kami selaku pengurus ambi langkah terakhir melakukan gugatan melalui PN Maumere," kata Herlemus.
Dari 130 anggota yang menunggak, sebanyak 90 orang sudah bertemu langsung pengurus dan kuasa hukum untuk menyelesaikan kewajiban itu. Herlemus bahkan mengharapkan kepada anggota yang menunggak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya, karena Kopdit Mitan Gita memiliki 16.000 anggota yang berada pada 17 cabang di tiga provinsi. Dengan demikian, Kopdit Mitan Gita bukan merupakan milik pribadi.
Terkait gugatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sikka Bernadus Kardiman mengaku siap membayar utang pinjaman tersebut dengan melakukan cicilan. "Saya siap membayar utangnya tetapi melalui cicilan," papar dia. (OL-14)
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved