Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK melakukan pembayaran utang di koperasi, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Perindo, Bernadus Kardiman, terpaksa digugat di Pengadilan Negeri Kelas II Maumere, Kamis (8/9), di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ia digugat oleh manajemen Koperasi kredit (Kopdit) Mitan Gita lantaran belum membayar utang koperasi senilai Rp350 juta.
Kuasa hukum Kopdit Mitan Gita, Viktor Nekur, mengaku sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere, pihaknya terlebih dahulu melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada tergugat tersebut. Namun somasi tiga kali yang dilakukan pihaknya tidak direspons oleh tergugat sehingga kasus tersebut dibawa ke meja hijau.
"Jadi kami gugat secara perdata. Sebelum ke perdata, diawali mediasi antara kedua belah pihak. Kemarin itu sudah sidang gugatan," papar dia, Jumat (9/9).
Ketua Kopdit Mitan Gita, Petrus Herlemus, menjelaskan bahwa gugatan yang dilakukan terhadap anggota merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengurus dan manajemen. Hal ini juga berdasarkan mandat Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Menurut dia, koperasi yang dipimpinnya ada sebanyak 130 anggota menunggak yang diakulamasikan mencapai Rp3 miliar. Karenanya, pengurus tidak memiliki tendensi apapun atas langkah somasi dan gugatan kepada anggota yang menunggak, tetapi hanya semata keadilan bagi seluruh anggota Kopdit Mitan Gita.
"Setiap forum RAT kami sudah mengangkat soal anggota yang belum membayar pinjaman. Jadi mereka yang belum membayar pinjaman itu kami berikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Namun surat peringatan ini ada anggota yang masa bodoh sehingga mau tidak mau kami selaku pengurus ambi langkah terakhir melakukan gugatan melalui PN Maumere," kata Herlemus.
Dari 130 anggota yang menunggak, sebanyak 90 orang sudah bertemu langsung pengurus dan kuasa hukum untuk menyelesaikan kewajiban itu. Herlemus bahkan mengharapkan kepada anggota yang menunggak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya, karena Kopdit Mitan Gita memiliki 16.000 anggota yang berada pada 17 cabang di tiga provinsi. Dengan demikian, Kopdit Mitan Gita bukan merupakan milik pribadi.
Terkait gugatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sikka Bernadus Kardiman mengaku siap membayar utang pinjaman tersebut dengan melakukan cicilan. "Saya siap membayar utangnya tetapi melalui cicilan," papar dia. (OL-14)
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat ini terus mengalami kemajuan dan ditargetkan puluhan ribu unit dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.
Hensa berpendapat wajar jika Ferry ingin agar pertumbuhan ritel modern dijaga dan tetap membuat Koperasi Desa Merah Putih tumbuh di pedesaan.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
MENYIMAK paparan dari salah satu gerai waralaba yang populer di Indonesia saat ini sungguh menarik.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved