Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TARIF angkutan kota (angkot) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diusulkan naik 30%-40% persen menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan tersebut kini tinggal menunggu persetujuan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat.
Keputusan penaikan tarif angkot tersebut telah dibahas bersama Organisasi Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda) Bandung Barat. "Kami segera menandatangani usulan kenaikan tarif baru tersebut bersama Organda. Hasilnya nanti disampaikan dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat," kata Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Bandung Barat, Eman Sulaeman, Selasa (6/9).
Setelah keluar SK Bupati, Dikatakan Eman, pihaknya bersama Organda akan langsung mensosialisasikan tarif baru angkot kepada masyarakat dan para pengusaha angkutan.
Saat ini terdapat 31 trayek angkutan umum di wilayah Bandung Barat, namun tidak seluruhnya aktif sehingga Dishub akan melakukan pengkajian ulang. "Kami akan lakukan kajian rerouting, kajian ulang karena ada trayek yang tidak ada unitnya," ungkapnya.
Ketua Organda Bandung Barat, Asep Dedi Setiawan mengaku, Organda mengajukan kenaikan tarif angkutan rata-rata sebesar 30 persen di seluruh trayek. Berdasarkan perhitungan, kenaikan tarif berkisar antara Rp4.000-Rp5.000.
"Misalnya, trayek jurusan Padalarang-Cikalongwetan sekarang Rp13.000 eksistingnya. Kalau naik 30 persen menjadi sekitar Rp17.000," terang Asep.
Dia menyatakan, penyesuaian tarif angkot merupakan pilihan berat agar pengusaha angkutan tetap bertahan dan mendapat pemasukan. Pihaknya berusaha agar tarif baru angkot tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pihak pengusaha.
"Pengajuannya sudah disampaikan kepada Dishub, mudah-mudahan segera diproses. Keputusan ini dilema dan terpaksa harus diambil setelah pemerintah memutuskan menaikan harga BBM," jelasnya. (OL-15)
Di balik kebijakan penyesuaian tarif, pemerintah ingin membuka akses budaya yang lebih adil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu kini dapat masuk museum secara gratis
Setelah hampir dua dekade “membeku” di angka Rp3.500, tarif Bus TransJakarta berpotensi naik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif TransJakarta.
Pemerintah Kota Cirebon membantah kabar yang menyebut tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melonjak hingga 1.000%.
Mulai berlaku pada 3 November 2024 pukul 00.00, penyesuaian tarif ini mencakup Seksi 1A (Serpong-Simpang Susun CBD) dan Seksi 1B (Simpang Susun CBD – Simpang Susun Legok).
Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 patut diberikan apresiasi
Penyesuaian tarif tol pada enam bagian Jalan Tol Dalam Kota Jakarta termasuk Kelapa Gading - Pulogebang, secara resmi mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 00.00 WIB
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved