Organda Jabar Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Privinsi Jawa Barat (Jabar) menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Organda minta untuk angkutan umum, pemerintah memberikan BBM bersubsidi khusus atau membebaskan pajak, supaya tidak terjadi lonjakan kenaikan tarif angkutan umum.

"Pemerintah beralasan menaikkan BBM agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa menikmati subsidi. Padahal selama ini yang menggunakan angkutan umum kebanyakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah," kata Sekretaris DPD Organda Jabar, Ifan Nurmufidin di Bandung Senin (5/9).

Irfan menegaskan Organda Jabar betul-betul menolak kenaikan BBM bagi angkutan umum karena kebanyakan ini dipergunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Kalau sekarang tarif angkot pun harus naik, akan menjadi dilema karena Organda melihat apakah dengan penyesuaian tarif angkutan umum, ini menjadi solusi bagi stabilitas para pengusaha angkutan umum.

"Jika tarif angkutan umum dinaikan, ini menjadi bermasalah dengan ekonomi warga yang sekarang daya belinya tengah menurun. Dengan kenaikan BBM, inflasi terjadi dan seluruh harga kebutuhan pokok pasti naik,"  jelasnya.

Jadi, lanjut Irfan, jangan hanya dilihat BBM naik dan tarif angkutan umum naik, tapi seluruh kebutuhan masyarakat itu akan naik. Itu bagi kami sangat dilema seandainya tarif ini dinaikkan, apakah para penumpang juga masih mau menggunakan angkutan umum. Malah program pemerintah untuk kembali menciptakan masyarakat pakai angkutan umum ini malah jadi tidak akan berjalan dengan baik, karena masyarakat ketika angkutan umum ini juga tarifnya naik mereka lebih baik pakai kendaraan pribadi.

"Kalau memang subsidi dari BBM ini tidak bisa diberikan oleh pemerintah, kami juga minimal mengharapkan subsidi dalam bentuk lain. Contoh halnya pemerintah dapat membebaskan pajak kendaraan bermotor khusus angkutan umum," lanjutnya.

Khusus angkutan umum tidak dikenakan pajak, lanjut Irfan, itu setidaknya juga sedikit bisa menolong cost dari produksi atau biaya pengadaan angkutan umum. "Jadi yang pertama tadi subsidi dari BBM-nya, nggak apa-apa jadi naik, tapi khusus angkutan umum ini diberikan pengecualiannya, diberikan subsidi melalui MyPertamina. Kedua kalau memang yang subsidi BBM tidak bisa diberikan ya berarti bisa juga pemerintah memberikan subsidi melalui penghapusan pembayaran pajak kendaraan bermotor semua angkutan umum," jelasnya seraya mengatakan masih menghitung soal besarana kenaikkan tarif angkutan. (OL-15)