Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN pemerintah membatalkan penaikan harga BBM, tetapi Partai Buruh Sumatera Utara tetap melanjutkan rencana demonstrasi di sejumlah titik di Kota Medan pada Selasa 6 September 2022.
Willy Agus Utomo, Ketua Partai Buruh Sumut, mengatakan pembatalan penaikan harga BBM tidak menyurutkan keinginan partainya menggelar demonstrasi. "Kami akan tetap menggelar aksi penolakan kenaikan BBM yang akan dilaksanakan pada 6 September 2022," ungkapnya, Jumat (2/9).
Sesuai dengan rencana awal, dalam melaksanakan demonstrasi mereka akan melibatkan sejumlah organisasi serikat pekerja dan buruh di Sumut. Di antaranya FSPMI, KSBSI, KSPSI AGN, SPMS dan KPBI, serta elemen-elemen lain seperti Serikat Petani Indonesia dan komunitas-komunitas ojek online.
Mereka memproyeksikan aksi ini akan diikuti sekitar 500 orang massa. Aksi demo akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan DPRD Sumut.
Willy menuturkan, harga BBM memang urung naik, tetapi wacana itu selalu digemborkan pemerintah. Karena itu mereka tetap menggelar aksi untuk mengingatkan pemerintah agar peka terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin memprihatinkan.
Jika BBM naik, lanjut dia, maka semua harga kebutuhan pokok akan ikut mengalami kenaikan dan itu akan membuat rakyat kecil semakin miskin. "Upah buruh saja sudah tiga tahun tidak naik. Ekonomi masyarakat juga masih lesu akibat pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Ini malah BBM mau dinaikan. Di mana hati pemerintah saat ini," ungkapnya.
Selain penolakan kenaikan harga BBM, mereka juga akan mengusung beberapa tuntutan. Di antaranya penolakan UU Cipta Kerja, penaikan upah buruh sebesar 15% untuk tahun 2023 serta penurunan harga sembako. (OL-15)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved