Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MESKIPUN pemerintah membatalkan penaikan harga BBM, tetapi Partai Buruh Sumatera Utara tetap melanjutkan rencana demonstrasi di sejumlah titik di Kota Medan pada Selasa 6 September 2022.
Willy Agus Utomo, Ketua Partai Buruh Sumut, mengatakan pembatalan penaikan harga BBM tidak menyurutkan keinginan partainya menggelar demonstrasi. "Kami akan tetap menggelar aksi penolakan kenaikan BBM yang akan dilaksanakan pada 6 September 2022," ungkapnya, Jumat (2/9).
Sesuai dengan rencana awal, dalam melaksanakan demonstrasi mereka akan melibatkan sejumlah organisasi serikat pekerja dan buruh di Sumut. Di antaranya FSPMI, KSBSI, KSPSI AGN, SPMS dan KPBI, serta elemen-elemen lain seperti Serikat Petani Indonesia dan komunitas-komunitas ojek online.
Mereka memproyeksikan aksi ini akan diikuti sekitar 500 orang massa. Aksi demo akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan DPRD Sumut.
Willy menuturkan, harga BBM memang urung naik, tetapi wacana itu selalu digemborkan pemerintah. Karena itu mereka tetap menggelar aksi untuk mengingatkan pemerintah agar peka terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin memprihatinkan.
Jika BBM naik, lanjut dia, maka semua harga kebutuhan pokok akan ikut mengalami kenaikan dan itu akan membuat rakyat kecil semakin miskin. "Upah buruh saja sudah tiga tahun tidak naik. Ekonomi masyarakat juga masih lesu akibat pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Ini malah BBM mau dinaikan. Di mana hati pemerintah saat ini," ungkapnya.
Selain penolakan kenaikan harga BBM, mereka juga akan mengusung beberapa tuntutan. Di antaranya penolakan UU Cipta Kerja, penaikan upah buruh sebesar 15% untuk tahun 2023 serta penurunan harga sembako. (OL-15)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah dengan isu-isu lainnya, akan berdampak langsung pada sektor ini.
Presiden Prabowo Subianto seperti kembali ke jati dirinya saat berdialog dengan buruh pada May Day 2025 di Monas, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved