Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEJUMLAH warga dan wartawan di Kota/Kabupaten Tasikmalaya, namanya dicatut jadi pengurus partai politik (parpol). Hal itu diketahui setelah sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa diakses umum. Pencatutan nama ini lengkap dengan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan sangat meresahkan.
Salah seorang wartawan media online, Faisal, 40, mengaku namanya dicatut menjadi pengurus parpol. Tidak hanya dirinya tetapi juga anggota keluarganya juga masuk menjadi anggota parpol peserta pemilu 2024. Faisal heran NIK dan data diri keluarganya bisa dicuri, karena selama ini tidak pernah menjadi anggota parpol.
"Kami menyesalkan nama saya dan anggota keluarga masuk menjadi anggota/pengurus partai peserta Pemilu 2024. Itu semua saya ketahui setelah mengecek di Sipol, ngeri sama parpol yang main catut nama orang sembarangan. Nggak ada etikanya gimana nanti urus negara," sesal Faisal, Jumat (2/9/2022).
Sementara itu, wartawan online lainnya, Irwan, 38, mengatakan, dirinya baru saja mengecek di Sipol dan sangat terkejut melihat namanya dan NIK serta keluarganya dicatut sejumlah parpol. Dirinya mengaku heran dan baru meyakini bahwa isu data orang Indonesia bocor dan diperjualbelikan teryata bukan isu saja.
"Saya kaget banget setelah membuka https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ternyata di dalam ada NIK dan nama saya. Padahal selama ini saya tidak pernah memberikan KTP ke parpol manapun. Kami akan mengadukan masalah ini kepada KPU," ujarnya.
Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kota Tasikmalaya, Yeti Nurhayati, mengatakan, pihaknya baru menerima laporan berkaitan dengan pencatutan nama sejumlah warga dan wartawan di Tasikmalaya oleh parpol.
"Warga yang merasa dicatut namanya silahkan datang ke KPU agar dibuatkan sanggahan dengan membuat surat pernyataan keberatan. Saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi melalui Sipol dan memang saat ini mulai bermunculan misalnya kemarin ada anggota partai dari A dicatut oleh partai B dan penyelenggara Pemilu baik anggota Bawaslu ada 250 orang dan KPU sekitar 90 orang telah dicatut namanya," ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga : KPU Didesak Beri Sanksi Parpol yang Catut Nama 98 Anggota KPUD
Baca Juga: Cegah Catut Nama, Masyarakat Diminta Cek Identitas Terdaftar ...
Mekanisme pengawasan dari jajaran Bawaslu DKI Jakarta belakangan dipertanyakan setelah banyaknya warga DKI Jakarta yang identitasnya dicatut
"Disampaikan agar pelapor melaporkan ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang."
Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi telah menerima laporan polisi tentang dugaan pencatutan KTP warga DKI untuk mendukung Dharma-Kun.
Dari data sementara yang masuk, sudah ada 70 warga melaporkan terkait pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap profesional dalam menyikapi Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut.
Bawaslu mewanti-wanti bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan atau independen yang mencatut identitas masyarakat sebagai syarat dukungan bisa dipidana.
Johnny Hardjojo menyebut bahwa hanya media yang mampu beradaptasi secara teknologi, bisnis, dan etika yang akan bertahan di era digital.
TIGA wartawan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Bangka Belitung (Babel) di kabarkan di keroyok warga, Kamis (17/7). Peristiwa itu terjadi di lokasi tambak udang area hutan lindung.
Festival Film Wartawan tahun ini menjadi tribut mendalam bagi almarhum Wina Armada Sukardi, Presiden FFW, yang baru saja berpulang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
ALUMNI dari Fikom Unpad akan menghadiri acara pengukuhan pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024-2028 di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri media massa
Mewujudkan kebebasan pers perlu penguatan bersama publik di tengah tantangan, tekanan dan ancaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved