Gobel: Indonesia Miliki Industri Pertahanan yang Unggul di Banyuwangi

WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, meninjau pabrik industri pertahanan milik swasta yang sudah maju dan berteknologi unggul.

"Kita harus mendukung dan melindunginya untuk ketahanan nasional Indonesia dan juga memberikan devisa buat Indonesia," kata Gobel di Banyuwangi, Senin (29/8).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat sendiri pabrik industri pertahanan tersebut di Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia juga melihat salah satu produknya di pelabuhan di Kampungmandar, Banyuwangi.

Kapal pengangkut penumpang berkapasitas 60 orang itu antipeluru dan dilengkapi peluncur roket. Kapal ini milik TNI. Kapal ini dilengkapi sistem pengoperasian yang serbakomputer. Industri pertahanan ini milik PT Lundin Industry Invest dengan merek North Sea Boats.

Salah satu keunggulan pembuat kapal boat ini adalah karena bahannya dari komposit dengan nano partikel sehingga ringan, lebih kuat dari metal, dan bisa melaju dengan cepat.

Selain memproduksi armored troop carrier, PT Lundin juga memproduksi kapal patroli, kapal tank, catamaran, trimaran, amfibi, rib, combat, drone, dan lain-lain. Lundin telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia, Italia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei Darussalam, Rusia, dan lain-lain.

Teknologi yang digunakan disebutkan sesuai standar NATO dan NASA. Perusahaan ini milik pasangan suami istri John Lundin dan Lizza Lundin. Dalam kunjungan tersebut, Gobel diterima oleh Lizza.

Gobel mengatakan, fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah agar mendapat perlindungan dan juga prioritas.

"Tidak gampang untuk memiliki industri pertahanan yang unggul karena teknologi militer biasanya sangat sulit untuk ditransfer dari negara-negara maju. Namun kini sudah ada perusahaan swasta yang sudah bisa membuatnya," katanya.

Baca juga: Buka Pertemuan Keempat DEWG G20, Menkominfo: Rahajeng Semeng dan Wengi

Sebagai seorang politikus berlatar belakang industriawan, Gobel mengakui tak mudah untuk membangun industri, apalagi industri militer. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada industri ini.

Saat ini, ada sekitar 16 perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang industri pertahanan, salah satu di antaranya milik Tommy Winata yang memproduksi kendaraan taktis.

Selain itu, sejumlah BUMN juga merupakan industri pertahanan seperti Pindad, Boma Bisma, Dahana, bahkan PAL dan Dirgantara Indonesia. BUMN strategis tersebut dirintis sejak era Sukarno, lalu dikembangkan di masa Soeharto, dan masih ada hingga kini.

"Dulu APBN kita masih kecil, saat ini sudah cukup besar. Jadi sudah saatnya industri pertahanan nasional yang merupakan industri strategis untuk mendapat perlindungan dan prioritas," kata Gobel.

Menurut dia, Indonesia sedang terus berkembang untuk menjadi negara maju. Hal ini bisa dilihat dari PDB Indonesia yang terus meningkat dan masuk ke dalam 20 negara di dunia dengan PDB terbesar di dunia, yaitu G-20.

"Artinya anggaran pertahanan kita juga relatif besar. Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu dihamburkan untuk memajukan industri pertahanan negara lain. Kita juga sudah pernah mengalami terkena embargo senjata militernya sehingga kita menjadi lemah. Kini kita sudah memiliki industri pertahanan yang ungggul. Jadi jangan disia-siakan," katanya.

Apalagi, katanya, Indonesia merupakan negara maritim sehingga akan membutuhkan banyak kapal boat untuk menjaga laut Indonesia yang luas. "Selain yang bersifat militer, kapal boat juga diperlukan untuk menjaga kekayaan laut kita dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing," katanya.

Gobel mengaku pernah diundang Turki untuk melihat industri pertahanan negara yang sedang beranjak bangkit tersebut. "Awalnya mereka pun impor. Kini perlahan mereka mulai bisa mandiri, termasuk membangun industri komponennya. Indonesia harus bergerak ke arah seperti itu. Belanja pertahanan selain menyedot anggaran yang cukup besar juga memiliki makna strategis karena menyangkut kedaulatan dan rahasia negara. Jadi tak bisa tergantung impor," katanya. (RO/OL-16)