Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-17 yang digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Senin (15/8).
“Salah satu butir kesepahaman dalam MoU Helsinki tersebut adalah hak untuk mendapatkan lahan bagi mantan kombatan GAM, tapol, napol, dan korban konflik. Hal ini tidak lain agar butir kesepahaman terkait hak atas lahan itu segera bisa diselesaikan dengan bermartaba," ujar Raja Antoni
Hingga 2021, lanjut Raja Antoni, Kementerian ATR/BPN sudah menyerahkan 2.500 hektare lahan untuk mantan kombatan, tapol amnesti dan korban konflik. Pada kegiatan ini, Raja Juli kembali menyerahkan lahan seluas 2.800 hektare sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR-BPN dalam memenuhi butir kesepahaman yang tertuang dalam MoU Helsinki.
“Tanah tersebut tersebar di tiga Kabupaten sebagai berikut: Kabupaten Aceh Barat (3 sertifikat, dengan luas 1.652,9 hektare); Kabupaten Aceh Besar (1 sertifikat seluas 630,6 hektare) dan Kabupaten Nagan Raya (2 sertifikat seluas 558 hektare)," paparnya.
Raja Juli menambahkan, upaya Kementerian ATR/BPN tidak berhenti sampai di sini karena masih banyak masalah pertahanan yang belum terselesaikan.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak untuk terus bahu membahu menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, dialog harus tetep dikedepankan ketika muncul persoalan.
"Dari MoU Helsinki kita belajar bahwa perdamaian yang terus menerus diisi dengan keterbukaan dan dialog. Sesuai dengan arahan Menteri Hadi Tjahjanto, saya meminta seluruh pihak untuk terus bahu membahu menyelesaikan masalah ini. Sehingg pelaksanaan redistribusi Tanah terhadap mantan kombatan GAM , tapol, napol, dan masyarakat korban konflik ini dapat dilanjutkan. Supaya manfaat dari redistribusi tanah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat penerima," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Wamen mengutip pepatah Aceh sebelum mengakhiri kegiatannya. Ia berharap Tanah Aceh tetap damai.
"Selamat memperingati 17 tahun damai Aceh. Sebagaimana pepatah Aceh Bak ta tunyok bek meu iseuk, bak ta peuduek beu meulabang. Apa yang ditetapkan jangan bergeser, di mana diletakkan di situ dipaku. Semoga damai Aceh terus abadi di Bumi Nanggroe Aceh," pungkasnya.
Pada kesempatan itu turut hadir Wali Nanggore, TGK. Malik Mahmud Al Haytar, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf, Ketua BRA Azhari Cage, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Andi Saiful Haq, Ketua DPRA Saiful Bahri dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Dr. Mazwar. (OL-8)
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Ia menekankan bahwa kualitas fasilitas mencerminkan pengelolaan kawasan.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved