Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut serta membantu Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua, mengaktifkan Pos Komando (Posko) penanganan bencana darurat kekeringan pada Jumat (5/8).
Bencana kekeringan terjadi setelah cuaca ekstrem sejak Juni 2022 lalu, yang diawali dengan adanya embun beku dan hujan es.
"Situasi ini dapat diperburuk dengan cuaca tanpa hujan sehingga berdampak krisis pada kekeringan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Jumat (5/8).
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menyebutkan Pemkab Lanny Jaya telah menetapkan status tanggap darurat dengan nomor 100/157/BUP dimulai dari 24 Juli hingga 30 Agustus 2022.
"Berdasarkan catatan historis, Pemkab Lanny memperkirakan kondisi ini bisa berlangsung selama 5 bulan. Hal tersebut merefleksikan peristiwa serupa yang pernah terjadi pada 2016 silam," ujar Abdul.
Baca juga: Belasan Warga Binaan di Banggai Jadi Satgas Anti Narkoba
BNPB meginformasikan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan, yaitu di Distrik Kwiyawagi, yang meliputi Kampung Luarem, Jugu Nomba, Uwome dan Tumbubur. BNPB mengidentifikasi sebanyak 548 Kepala Keluarga atau 2.740 warga berpotensi kelaparan yang diakibatkan oleh kondisi kekeringan di wilayah tersebut.
"Pada asesmen dampak aset warga, tercatat 56 hektare luas lahan perkebunan rusak akibat cuaca ekstrem," kata Abdul.
Merespons fenomena di wilayahnya, Pemkab Lanny Jaya telah memberikan bantuan logistik makanan dan pemeriksaan kesehatan. Dinas kesehatan setempat juga telah memeriksa sampel air di distrik tersebut.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial, bantuan telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak, seperti beras, selimut, makanan siap, makanan tambahan gizi, paket sembako, dan sandang.
Sementara itu, TRC BNPB telah berada di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, pada Rabu (3/8). TRC ini akan melakukan asesmen lanjutan dan pendampingan posko.
Setibanya di Lanny Jaya, personel TRC berkoordinasi dengan kepala daerah dan BPBD setempat. TRC bersama BPBD telah mempersiapkan posko di Bandar Udara Tiom sehingga operasional tanggap darurat dapat bekerja secara terencana. (OL-16)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved