Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SUMATERA Utara (Sumut) akan membuka 6.000 hektare lahan pertanian baru yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat. Pembukaan lahan pertanian baru ini untuk membangun ketahanan pangan di Sumut.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi saat Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pendopo Ketahanan Pangan serta Penanaman Jagung dan Padi di Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang, Senin (25/7). Pada kesempatan itu disampaikan ke Wamentan rencana pembangunan sektor pertanian di Sumut.
"Salah satu yang akan dijalankan adalah pengembangan lahan seluas 6.000 hektare di Dairi," kata Gubernur Edy.
Menurutnya, itu merupakan lahan pertanian baru dan para petani akan menanam komoditas-komoditas pangan, terutama padi dan jagung. Pada lahan itu juga akan ditanam sejumlah komoditas yang dapat diolah menjadi herbal, seperti serai wangi.
Namun pemerintah daerah terlebih dahulu akan membangun infrastruktur jalan. Dairi pun dijadikan sebagai daerah sasaran alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan oleh Pemprov Sumut secara multi years senilai Rp61 miliar.
Edy mengatakan, pengembangan sektor pertanian ini adalah untuk membangun ketahanan pangan di provinsinya. Karena itu, program pemanfaatan lahan TNI yang dilakukan Kodam I/Bukit Barisan sangat diapresiasinya.
Menurut Gubernur Edy, untuk mewujudkan swasembada pangan memerlukan kontribusi dari setiap pihak, termasuk TNI. Apalagi sejak dulu TNI sudah terlibat dalam program pertanian, seperti saat krisis moneter TNI diperintahkan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian.
Wamentan Harvick Hasnul Qolbi meminta sinergi setiap pihak karena menjadi syarat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi dikhawatirkan, melihat kondisi perekonomian dunia yang mulai mengalami gangguan, sektor pangan akan ikut bermasalah.
"Saya terharu bahwa kementerian, lembaga, bersama masyarakat, peduli akan kegiatan pertanian. Kami di Kementan tidak bisa sendiri," ujarnya.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin mengungkapkan, selain jagung, program pemanfaatan lahan TNI juga mencakup penanaman padi di empat provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Kegiatan ketahanan pangan dilaksanakan TNI bersama warga, kelompok tani dan para santri.
Menurut Pangdam, ketahanan pangan sangat berkaitan dengan ketahanan dan keamanan negara sehingga TNI perlu terlibat di dalamnya. TNI, katanya, tidak ingin hanya dilibatkan setelah ada residu permasalahan, tetapi harus ikut sejak awal. (OL-15)
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Dharma Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Ibu Kota dengan mengoptimalkan pengembangan rencana bisnis perusahaan.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Program Jaksa Garda Desa mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.
Dalam sambutannya, Novianto Sulastono mengatakan, keterlibatan Imigrasi dalam gerakan tanam jagung ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke 79.
Inisiatif ini menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tak hanya bisa menjadi ruang pembinaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi dan kedaulatan pangan daerah.
Bupati Samosir, Vandiko Gultom mengatakan program tanam padi bersama yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung Asta cita Presiden RI
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved