Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KERUGIAN akibat banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mencapai Rp32 miliar. Bantuan untuk korban banjir termasuk rumah warga yang hanyut maksimal hanya dapat diberikan Rp10 juta/kepala rumah tangga dari APBD Pati.
Pemantauan Media Indonesia Rabu (20/7) perbaikan tanggul sungai yang jebol yang mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Pati terus dikebut, sekitar 50 persen dari 30 meter tanggul yang jebol telah dikerjakan oleh instansi terkait dibantu puluhan warga.
Sementara penderitaan ratusan warga masih sangat terasa terutama bagi rumahnya yang hanyut diterjang banjir Kamis (14/7) lalu, mereka terpaksa bertahan mengungsi di rumah warga lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri seperti untuk masak, sehingga hanya mengandalkan bantuan makanan dari dapur umum yang diadakan di lokasi bekas banjir.
Onggokan lumpur dan sampah juga masih terlihat di beberapa titik dan sebagian besar telah dibersihkan dengan bantuan alat berat, puing bangunan yang rusak jugs masih berserakan terutama di dekat tanggul yang jebol. "Kami hanya dapat mengandalkan bantuan makanan dari dapur umum, untuk memasak sendiri tidak ada tempat dan alatnya karena rumah hanyut berikut perabot di dalamnya," ujar Sarwani, 55, warga Desa Bulumanis, Kecamatan Margoyoso, Pati.
Baca Juga: Ganjar Sebut Penanganan Banjir di Pati Tinggal Perbaikan Tanggul ...
Bupati Pati Haryanto mengatakan akibat banjir bandang terjadi di daerahnya ini, jumlah kerugian mencapai Rp32 miliar, selain kerusakan tanggul dan infrastruktur kerugian paling besar dialami oleh warga ialah sumber penghasilan yakni hilangnya hasil budidaya tambak serta sawah rusak terendam banjir.
"Kondisi terparah ada di Kecamatan Margoyoso karena banyak bangunan yang rusak bahkan hanyut saat banjir menerjang, Pemerintah Kabupaten Pati masih mencari solusi untuk membantu atau meringankan beban warga," ujar Haryanto.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pati Joko Cipto Hartono mengungkapkan hingga saat ini inventarisasi kerusakan masih dilakukan. Lantaran itu, bantuan kepada korban belum dapat diberikan karena masih menunggu proses selanjutnya.
Mengacu pada pada ketentuan yang ada, lanjut Joko Cipto Hartono, jumlah bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat diberikan kepada warga korban banjir maksimal hanya Rp10 juta untuk perbaikan rumah dan itupun setelah ada pengajuan dari kepala desa ke bupati.
"Sesuai Perbub nomor 59 tahun 2021 dan diperbarui Perbub No: 32 tahun 2022 bantuan bersumber dari APBD maksimal hanya Rp10 juta yang langsung ditransfer ke penerima yang berhak," kata Joko.
Proses pengucuran bantuan tersebut juga tidak mudah, jelas Joko Cipto Hartono, karena setelah kepala desa melakukan pendataan dan pengajuan ke bupati, pihaknya segera melakukan verifikasi terhadap tingkat kerusakan, sehingga jumlah bantuan diturunkan berdasarkan kerusakan tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Rakyat Jadi Korban, Jangan Biarkan Tanggul di Pati Jebol Lagi
Riyoso dianggap sebagai sosok kunci karena memegang jabatan strategis dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan Sudewo sejak 2025.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
KPK menggelar OTT di Pati dan menangkap sejumlah pejabat daerah. Identitas dan perkara masih didalami, status hukum diumumkan dalam 1x24 jam.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved