Banjir Bandang di Garut akibat Alih Fungsi Lahan

BANJIR bandang luapan Sungai Cimanuk membawa material lumpur dan menyebabkan 4.000 rumah terendam banjir yang tersebar di 14 kecamatan. Kejadian tersebut disebabkan alih fungsi lahan dari hulu yang sudah lama dijadikan perkebunan.

Ketua Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservaksi Indonesia (BPFK3I) dan Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, mengatakan banjir bandang yang terjadi dari luapan Sungai Cimanuk tersebar di 32 desa dan kelurahan. Ada indikasi permasalahan terutama di hulu.

"Banjir bandang yang membawa material longsor di Garut memang sudah lama terjadi. Masalah tersebut akibat alih fungsi lahan terutama di kawasan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara menjadi perkebunan sayuran, PT Argo Jabar sekitar 2.000 hektare dimanfaatkan lahan peternakan, serta pertambahan di kawasan berada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, dan proyek strategis nasional seperti geotermal terbangun di atas di daerah resapan air," katanya, Minggu (17/7).

Bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Garut yang terjadi pada Jumat (15/7) sore sekarang, imbuhnya, masih dilakukan kajian data spasial terutama meluapnya Sungai Cimanuk. Namun, hasil sementara yang diperoleh karena daya tampung termasuk daya dukung lingkungan dan RT/RW di Garut tidak berpihak pada lingkungan. Akan tetapi, luapan Sungai Cimanuk kemungkinan disebabkan daya resap di atas berkurang dan material longsor terjadi.

"Kami meminta Pemprov Jabar dan Pemkab Garut supaya melakukan evaluasi terutama RT dan RW untuk melakukan pemulihan kawasan bukan pembangunan kawasan. Kami juga mendesak seluruh pihak supaya menjamin keselamatan dan keamanan rakyat hidup di lingkungan yang lebih aman," ujarnya.

Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut tidak hanya curah hujan tinggi tetapi ada pembabatan hingga alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai. Namun, masyarakat juga harus paham bahwa bencana banjir tidak tiba-tiba datang begitu saja.

Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Jalan Trans-Kalimantan Renggut Enam Korban

"Kami mendapat informasi ada pembabatan hutan (di kawasan hulu sungai). Kemudian hutan lindung dipakai untuk hutan produktif, pembangunan, dan lainnya. Masyarakat harus paham penyebab bencana terutama yang di hulu. Kami juga tidak melarang mereka tetapi penggunaannya harus rasional sehingga ketika hujan turun tidak lagi kembali terjadi," paparnya.

Menurutnya, pemerintah selama ini sudah meminta langsung kepada warga yang tinggal di sempadan Sungai Cimanuk untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dari mereka ada yang mau dan tidak mengikuti imbauan pemerintah. Ini karena rumah warga di sempadan sungai memang milik mereka. Meskipun demikian, pemindahan itu menjadi hal baik terutama demi keselamatan mereka.

"Saya juga tetap berharap masyarakat di sini pindah. Kami tidak memaksa, hanya meminta kesadarannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki program terutama perbaikan sungai dan pembangunan tembok penahan tebing (TPT)," pungkasnya. (OL-14)