Pemkab Cianjur Kembali Raih Predikat WTP Dari BPK

LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021 mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun di balik predikat itu, laporan pengadministrasian keuangan di 8 perangkat daerah sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, tak memungkiri ada kekurangan atau kelemahan di balik prestasi Kabupaten Cianjur bisa mendapatkan kembali opini WTP. Apalagi, jadwal waktu pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pelaporan administrasi keuangan bertambah.

"Biasanya pemeriksaan dilaksanakan selama dua bulan. Tapi sekarang ditambah dua minggu. Ini untuk memastikan laporan keuangan berjalan wajar. Tapi Alhamdulillah, Kabupaten Cianjur bisa mempertahankan opini WTP," kata Cecep, Rabu (13/7).

Ia mengaku masih cukup banyak hal-hal yang mesti diperbaiki dalam hal pengelolaan maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah. Apalagi APBD Kabupaten Cianjur yang mencapai sekitar Rp4 triliun, besaran nilainya relatif cukup besar.

"Dalam hal pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawabannya sempat jadi temuan BPK. Tapi alhamdulilllah, teman-teman di perangkat daerah bisa segera menyelesaikan kekurangan dokumen pelaporannya, sehingga predikat itu (WTP) bisa kita raih kembali," jelas mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur ini.

Cecep menyebut ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya temuan tim auditor BPK terhadap laporan pengadministrasian dan keuangan 8 perangkat daerah. Satu di antaranya karena faktor kelengahan atau kelalaian.

"Kalau melihat materinya, memang ada faktor kelengahan, terutama pada pengendalian. Memang selama ini persoalan-persoalan keuangan daerah ini ada proses pengendalian dan pengawasan," tegasnya.

Berbagai kekurangan atau kelemahan, sebut Cecep, harus menjadi pelajaran bagi semua jajaran Pemkab Cianjur ke depan bisa memperbaiki dan meminimalkannya. Sehingga kejadian adanya temuan BPK tidak terulang.

"Harus ketat pengendalian dan pengawasannya, baik secara tertib administrasi, laporan pertanggungjawaban, atapun pelaksanaan pekerjaan fisik. Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan fisik selesai, tapi lemah pada pertanggungjawabannya," pungkasnya.

Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Jabar atas LKPD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021 dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pekan lalu. (OL-15)