PERUBAHAN iklim disebut paling berdampak pada perempuan, sehingga harus disiapkan dalam adaptasi dan mitigasinya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharap bisa lebih memahami dampak pada perempuan dan potensinya untuk mengatasi perubahan iklim ini.
Helsyanita, mewakili Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, mengungkapkan, perlu pemetaan di sektor pembangunan, sekaligus mengintegrasikan isu gender dan hak anak di berbagai bidang. Mengingat, jika terjadi bencana alam, yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan.
"Saat terjadi bencana banjir, misalnya. Dampak yang dihadapi perempuan akan sangat terasa. Karena itu, dibutuhkan pedoman umum dalam adaptasi dan mitigasi perempuan terhadap perubahan iklim," kata Helsyanita.
Selain memahami dampak bagi perempuan, Pemprov Sulsel juga bisa melakukan kajian untuk memastikan perempuan dan anak tangguh menghadapi perubahan iklim.
"Penyusunan kebijakan di tingkat daerah harus mendukung kesetaraan gender. Memastikan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang disusun peka gender dengan melaksanakan prinsip dasar, yakni menyusun data terpilah hingga analisis kerentanan," ucap Helsyanita.
Baca juga: Iriana Jadi Bukti Perempuan Punya Peran Penting dalam Proses Perdamaian
Dia juga meminta Pemprov Sulsel membangun sistem pengetahuan agar perbaikan kemampuan adaptif terlaksana secara berkelanjutan. Lalu, memastikan kondisi yang mendukung peka gender tanggap perubahan iklim, dan melakukan restorasi ekosistem akibat perubahan iklim.
Sementara, Kepala Dinas PPPA dan Pengendalian Penduduk Sulsel Andi Mirna mengatakan sudah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan, seperti Perda, Pergub, Edaran, termasuk dokumen perencanaan, untuk mendukung pengarusutamaan gender. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, pihaknya senantiasa berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
"Di Bappelitbangda tentunya akan mengawal dalam perencanaan anggaran ke depan, terkait perempuan dan perubahan iklim ini," ujarnya.
Ke depan, Andi Mirna mengaku akan berkoodinasi dengan pihak terkait termasuk mengeluarkan regulasi baru agar kolaborasi antar seluruh OPD dalam mengawal adaptasi dan mitigasi perempuan terhadap perubahan iklim bisa terlaksana dengan baik.(OL-5)
