Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberi tenggat waktu penyelesaian proyek jalan Laehuwa dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Nias, Sumatra Utara, Rabu (6/7).
Salah satu agenda Kepala Negara di Kepulauan Nias adalah meninjau langsung progres pengerjaan proyek peningkatan jalan di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp32,36 miliar untuk membiayai peningkatan jalan yang melintang dari daerah Laehuwa, Ombolata, Tumula, hingga Faekhuna.
Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi menargetkan proyek jalan tersebut sudah harus selesai pada tahun depan. Sedangkan untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota, Jokowi meminta gubernur dan bupati/wali kota agar segera menanganinya.
"Jalan provinsi mestinya segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus kabupaten, yang tadi saya tanya ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus Kementerian PU (Pera)," kata Jokowi.
Menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ruas jalan di Kepulauan Nias yang mengalami kerusakan mencapai 65% (sekitar 171 kilometer) dari 263,140 km total panjang jalan di wilayah tersebut. Dia meyakini kondisi itu telah berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kepulauan Nias.
Rata-rata tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias mencapai 18,89%, jauh di bawah rerata provinsi yang hanya 9%. Angka IPM Kepulauan Nias juga masih sebesar 63,90, sedangkan tingkat provinsi sudah mencapai angka 71,74.
"Oleh karena itu, infrastruktur di Kepulauan Nias sangat penting untuk dibenahi," kata Edy.
Baca juga: Sulteng Siap Menjadi Daerah Penyangga Pangan IKN Nusantara
Untuk itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan Rp291,85 miliar untuk membiayai perbaikan sekitar 55,8 km jalan. Perbaikan ini masuk ke dalam program pembangunan jalan dan jembatan Pemprov Sumut 2022-2024 sepanjang 450 km dengan skema penganggaran tahun jamak.
Adapun jalan yang berstatus jalan nasional di Kepulauan Nias terdiri dari tujuh ruas jalan nasional di dengan panjang 165,75 km. Sementara jalan provinsi terdiri dari 16 ruas dengan panjang 263,14 km.
Adapun perbaikan jalan yang sedang berlangsung antara lain berada di Kabupaten Nias Barat sepanjang 18,70 km, Nias Utara 27,7 km, Nias Selatan 5,9 km, Nias 2,5 km dan Kota Gunungsitoli sepanjang 1 km.
Edy berharap dengan pembangunan ini masalah infrastruktur jalan di Kepulauan Nias lebih cepat teratasi.
Jokowi dan Edy Rahmayadi beserta rombongan tiba di Bandar Udara Binaka pukul 08.00 WIB dan langsung bergerak ke Nias Utara melalui jalan darat. Ikut serta dalam rombongan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak.
Usai meninjau proyek jalan, rombongan Presiden dan Gubernur Sumut berkunjung ke pasar Alasa memantau harga bahan pangan. Selain memantau harga, Jokowi dan Edy Rahmayadi juga membagikan bantuan sosial kepada para pedagang dan masyarakat sekitar.
Selanjutnya, Presiden dan rombongan bergerak ke Nias Barat menggunakan helikopter. Kedatangan Jokowi ke Kepulauan Nias merupakan bagian dari agendanya melakukan kunjungan kerja di Sumatra Utara selama dua hari. (S-2)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved