Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopperindag) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku cukup kesulitan mengendalikan harga, terutama komoditas sayuran di pasaran. Terlebih pada momen tertentu, sesuai hukum pasar, ketika permintaan meningkat, maka harga akan terkoreksi naik.
Kepala Diskopperindag Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, mengatakan seperti halnya menjelang Idul Adha, saat ini harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat terpantau masih berfluktuasi. Utamanya terjadi pada komoditas sayuran.
"Memang agak sulit juga kalau untuk menekan harga. Biasanya harga naik memang terjadi pada momen-momen tertentu," kata Tohari, Rabu (29/6).
Tohari mencontohkan pada berbagai komoditas cabai, harganya melonjak di kisaran Rp80 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Tapi ia meyakini, biasanya selepas momen hari besar keagamaan, seperti Idulfitri ataupun Idul Adha, harga akan berangsur turun.
"Pada komoditas daging, harga yang terpantau naik itu daging ayam. Sekarang harganya di kisaran Rp35 ribu," ungkapnya.
Tohari memastikan berfluktuasinya harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat tidak menimbulkan gejolak signifikan. Ia menyakini kondisi itu lantaran persediaan masih bisa memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat.
"Pada prinsipnya, selama barangnya ada, kami yakin masyarakat yang membutuhkan akan membelinya. Mudah-mudahan ke depan harga-harga bisa kembali stabil," jelasnya.
Diskopperdagin Kabupaten Cianjur terus memantau perkembangan harga dan stok berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Koordinasi pun terus dilakukan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk memastikan stoknya tersedia.
"Kalau Diskopperdagin itu ada ujung tombak distribusi yang ada di hilir. Hulunya ada di tingkat petani atau Dinas Pertanian (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan," pungkasnya. (OL-15)
Sebelumnya, kasus dugaan keracunan dialami puluhan pelajar SD di Kecamatan Kadupandak pada Selasa (27/1)
Puluhan pelajar di salah satu sekolah itu mengalami mual, muntah, pusing, demam, hingga buang air besar. Melihat gejalanya seperti yang keracunan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved