Pulihkan Lahan Eks Tambang, Pj Gubernur dan Puan Hijau Birukan Babel

PENJABAT (Pj) Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin dan ketua DPR RI Puan Maharani menggelar Pencanangan Gerakan Hijau Biru Babelku dengan penanaman pohon  di kawasan Gedung Pusat Layanan Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil (KUMK) dekat Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Ridwan mengatakan program penghijauan di Babel bukanlah pekerjaan mudah, memerlukan usaha bersama dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini lantaran akibat aktivitas tambang timah ilegal yang terjadi secara masif.  

"Industri ini (pertambangan) sering dicitrakan buruk karena kerusakan lingkungan yang masif. Untuk itulah kita dengan penuh kesadaran memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada namun tetap menjaga lingkungan demi kemaslahatan," katanya, Senin (20/6).

Ia menyebutkan Bangka Belitung memiliki luas daratan sebesar 16.424, 06 km dari daratan itu 57,2 persen kawasan ini merupakan izin usaha pertambangan. Dengan kandungan mineral logam timah 55,53 persen.

"Sebagian besar wilayah darat di Provinsi ini digunakan untuk pertambangan mineral logam. Yang kita lihat ini hanya setengah hektar dari 60.400 hektar bukaan lahan akibat tambang ilegal. Dari total luas wilayah IUP 288 hektar. Artinya mendekati 21 persennya bukaan lahan akibat tambang ilegal," sebutnya.

Untuk itu, kata dia pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menghijaukan kembali bukaan lahan akibat aktivitas tambang ilegal.

Langkah yang dilakukan untuk menghentikan tambang ilegal diantaranya pihaknya telah membentuk satgas penanganan tambang timah ilegal kami. Dimana pelaksananya pihaknya menunjuk badan usaha timah dengan harapan lebih fasih dan kenal dengan medan sehingga penanganan lebih efektif. Sedangkan pemerintah tetap melakukan pengendalian dan evaluasi.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan secara terus menerus. Apa yang kita tanam ini akan kita rawat selama tiga bulan dan ini akan masif kita lakukan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kita melibatkan badan usaha juga, ada asosiasi pengusahaan hutan yang mau menamam menjadi hutan tanaman energi, tanam nanti suatu saat bisa jadi bahan baku energi biomassa," ucapnya.

Ia bersyukur, saat ini kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kedepan, pihaknya akan tetap melakukan pembinaan bagi masyarakat penambang.

"Alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai tumbuh, kami akan tetap membina pengusaha tambang yang kecil- kecil. Kami akan melakukan bimbingan teknis sehingga para tambang rakyat ini mudah mengurus izinnya. Kami tidak ingin menutup kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan berusaha namun kami arahkan untuk tetap memiliki izin agar porsi negara tidak hilang dan ada yang bertanggungjawab untuk aspek lingkungan," sambungnya.

Tidak hanya di darat, kegiatan penghijauan ini juga akan dilaut dengan melakukan penanaman mangrove.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi gerakan yang dilakukan untuk menghijau birukan Babel ini. Puang mengaku cukup terkejut melihat banyaknya lobang bekas tambang timah di Pusat Kota.

"Saya waktu di pesawat melihat sudah parah daratan Babel ini ya sudah bolong. Saya suriprise dekat kota deket air port tapi situasinya parah, biasanya tambang ini agak pinggir. Jadi ini betapa kayanya Pulau Bangka ini," kata Puan.

Diakuinya masalah lingkungan hidup berpengaruh cukup besar bukan hanya ekonomi tapi juga kesehatan. Untuk menangani hal ini membutuhkan komitmen bersama dan waktu yang tidak sebentar.

"Jangan habis manis sampah dibuang, jangan hanya mengeruk mengambil manfaat sumber daya alam tapi lupa memperbaiki alam tersebut. Apalagi 50 persen wilayah tambang dan 21 persen ini ilegal," ucapnya.

Menurutnya, hal ini perlu edukasi dan komitmen bersama dan gotong royong untuk menyelamatkan masa depan Babel. Dimana sumber daya alam digunakan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara.

"Saya apresiasi PJ Gubernur Babel dengan gerakan penghijauan di Babel. Pemerintah harus bisa turun tangan langsung. Ini masalah serius yang enggak bisa diselesaikan Pemerintah daerah harus didukung pemerintah pusat. Ini jangan seperti kembang api yang meriah di awal abis itu enggak ada lagi," tandasnya.(OL-13)

Baca Juga: Daging Di Lampung Dipastikan Bebas dari PMK