Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya meninjau Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Jumat, (17/6). Pada kesempatan itu, turut mendampingi presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR menjelaskan, keberadaan bendungan telah meningkatkan indeks pertanaman dengan rata-rata nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada angka 147%. Nilai indeks tersebut, ujar Basuki, diharapkan dapat terus naik apabila sejumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai.
“(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS menjadi 147%, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan nanti bisa kita menjadi 200 persen,” ujar Basuki, Jumat (17/6).
Selain itu, imbuh Basuki, bendungan juga berkontribusi pada peningkatan hasil produksi pangan. Dengan indeks pertanaman 147%, terang dia, hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton atau melebihi kebutuhan konsumsi nasional.
Baca juga: Kebijakan Jokowi Dinilai Pulihkan Ekonomi dan Tingkatkan Kesejahreraan Rakyat
“Padahal konsumsinya 28 juta ton. Jadi _make sense_ kenapa tiga tahun kita enggak impor (beras),” tambahnya.
Basuki berharap kehadiran 61 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman. Sehingga produksi beras nasional ditargetkan bisa mencapai 40 juta ton pada tahun 2045.
“Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 (persen), itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta (ton),” katanya.
Bendungan Sindangheula diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021. Pembangunan bendungan yang memiliki kapasitas tambang 9,30 juta meter kubik itu menelan anggaran sebesar Rp451 miliar.
Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat. Presiden berharap kehadiran bendungan tersebut dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah sekitar.
"Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan," ujar presiden saat peresmian tahun lalu. (OL-4)
Kunjungan kerja sekaligus mengisi waktu liburnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved