TINGKAT kesadaran masyarakat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membayar pajak bumi dan bangunan (PPB) relatif tinggi. Kondisi itu tak terlepas dibukanya kran informasi besaran nilai pembayaran seandainya terdapat masyarakat yang menunggak.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, Ardian Athoillah, mengatakan dimunculkannya besaran nilai tunggakan PBB sebetulnya untuk memudahkan masyarakat mengontrol pembayaran. Artinya, masyarakat bisa mengawasi langsung besaran nilai PBB berikut pembayarannya.
"Jadi, masyarakat bisa mengetahui PBB-nya dibayarkan atau tidak. Alhamdulillah dengan seperti itu tingkat kesadaran masyarakat membayar PBB jadi meningkat," terang Ardian, Selasa (7/6).
Sejauh ini, sebut Ardian, dimunculkannya informasi tunggakan pembayaran tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Justru sebaliknya, dengan pola tersebut berdampak positif terhadap nilai pembayaran.
"Ada dampak positif. Biasanya penerimaan tunggakan itu dari PBB sekitar Rp5 miliar per tahun, meningkat jadi Rp11 miliar lebih. Jadi penerimaan pembayaran tunggakan itu lebih dari dua kali lipat dengan dimunculkannya informasi tunggakan," tutur Ardian.
Tahun lalu, target PBB Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Cianjur melebihi target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp54,2 miliar, realisasinya mencapai Rp58,9 miliar atau 108,5%. "Tahun ini ada peningkatan target. Besaran target PBB kisaran Rp62 miliaran," jelasnya.
Ardian optimistis target PBB tahun ini bisa tercapai. Satu di antaranya alasannya karena sekarang sudah ditambah kanal-kanal pembayaran. "Dari semula hanya 5 tempat pembayaran PBB, sekarang ada 12 kanal tempat pembayaran," imbuhnya.
Perluasan kanal tempat pembayaran PBB, sebut Ardian, pada prinsipnya untuk memudahkan para wajib pajak menunaikan kewajiban mereka. Pasalnya, tak sedikit wajib pajak yang berdomisili di luar daerah.
"Jadi tidak alasan bagi wajib pajak yang berada di luar Cianjur tak membayar kewajibannya karena kita memperluas channel-channel tempat pembayaran. Pada prinsipnya kita mempermudah tempat pembayaran bagi wajib pajak karena ada yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan lainnya. Jadi pembayaran bisa di mana saja di 12 kanal tempat pembayaran PBB," tegasnya.
Saat ini Bapenda Kabupaten Cianjur sedang menjalankan program pemutakhiran data PBB. Tahun ini seluruh desa bisa memutakhirkan data PBB yang misalnya semula tanah kosong sekarang berubah ada bangunan.
"Tiap desa juga bisa mengakses nominatif seluruh SPPT yang ada di desa itu. Sekarang kan sistemnya sudah online. Jadi desa bisa memonitor. Jadi semua layanan kami permudah. Update data juga sangat mudah. Kalau ada perubahan data bisa memonitor sendiri," pungkasnya. (OL-15)
