Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel), Syafruddin Jurdi mengungkapkan, KPU Provinsi Sulsel sudah menyusun postur anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulsel pada 2024. KPU Sulsel, sudah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami juga sudah menyampaikan besaran kebutuhan untuk Pilgub Sulsel 2024. Jumlahnya di bawah anggaran Pilgub 2018, sekitar Rp415 miliar," ungkap Syafruddin Jurdi.
Meski demikian, dia menyebutkan, KPU Sulsel memang belum menyerahkan proposal anggaran ke Pemprov Sulsel. Ia mengatakan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas keperluan anggaran Pilgub nantinya.
Nilai Rp415 miliar ini, jauh dari angka yang disebutkan Syafruddin, yaitu anggaran Pilgub Sulsel 2024 berada di kisaran Rp600 miliar. Berkurangnya nilai itu, karena KPU memilih mengeluarkan postur anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
"Dengan tidak adanya pengadaan APD kan berkurang paling tidak sekitar Rp200 miliar," sebut Syafruddin. (OL-15)
BALAI Gakkum Kehutanan melaksanakan operasi penindakan perambahan atau illegal logging di kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
BMKG Palembang peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sumsel & Banyuasin pada 18-21 Februari 2026. Simak risiko pelayarannya.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved