Ini Isi Amar Putusan Lengkap Pengadilan Tinggi Bandung atas Kasus Predator Seksual Herry Wirawan 

PENGADILAN Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan berupa hukuman mati dalam perkara terdakwa Herry Wirawan pada Senin (4/4) dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan santrinya, 

Baca juga : Terbit Rencana Perangin Angin Tersangka Perdagangan Orang

Amar putusan lengkap PT Bandung dalam kasus Herry Wirawan sebagai berikut : 

AMAR LENGKAP 

MENGADILI : 

-  Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum; 

-  Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Nomor : 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa,  sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: 

-  Menghukum  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”; 

-  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 

-  Membebankan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Anak Korban pertama sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan  penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. 

2. Anak Korban kedua sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

3. Anak Korban ketiga sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

4. Anak Korban keempat sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

5. Anak Korban kelima sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

6. Anak Korban keenam sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

7. Anak Korban ketujuh sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

8. Anak Korban kedelapan sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

9. Anak Korban kesembilan sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

10. Anak Korban kesepuluh  sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

11. Anak Korban kesebelas sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

12. Anak Korban keduabelas sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK; 

-   Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing; 

-   Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. 

-   Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/ 2022/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya ; 

-   Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; 

-   Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

Dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PT Bandung yang terdiri dari: 

1. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Hakim Ketua Majelis) 

2. Yuli Heryati, S.H., M.H. (Hakim Anggota Majelis pertama), 

3. Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H. (Hakim Anggota Majelis Kedua) 

4. Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H (Panitera Pengganti) 

Berpendapat bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa : 

Hal-hal yang memberatkan : 

1. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak; 

2.  Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban; 

3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren; 

Hal-hal yang meringankan : 

-   TIDAK ADA.