Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan memerketat pengawasan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Melalui Tim Administrasi dan Pejabat Penghubung Layanan Aspirasi, Inspektorat akan memantau aplikasi SP4N-Lapor, setiap hari.
Inspektur Pemprov Sumut Lasro Marbun mengatakan, pihaknya akan meningkatkan penggunaan SP4N dengan mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat. "Penting meningkatkan SP4N-Lapor agar pelayanan publik kita semakin baik," ungkapnya, Sabtu (26/3).
Mereka juga akan meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Inspektorat pun akan mengevaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, tiga bulan sekali. Bahkan Inspektorat juga akan melakukan monitoring ke seluruh kabupaten dan kota, setiap enam bulan sekali. Mereka akan melihat tindak lanjut dari pengaduan yang diajukan masyarakat.
Lasro mengatakan, pihaknya menargetkan langkah-langkah itu sudah dilakukan mulai Juni 2022. Karena itu dia optimistis kinerja penyelesaian pengaduan yang masuk melalui SP4N akan terus semakin baik mulai tahun ini.
Pada 2021, Inspektorat Sumut mencatat terdapat 231 laporan masuk melalui aplikasi SP4N-Lapor dan 151 telah dilakukan disposisi. Dari jumlah itu sebanyak 56 laporan di antaranya sudah selesai ditindaklanjuti. Sebanyak lima laporan ditutup pelapor dan 51 lainnya ditutup oleh sistem. Dua laporan masih dalam proses penyelesaian dan 93 laporan lainnya belum ditindaklanjuti.
Berdasarkan catatan Kemenpan-RB, kinerja pengelolaan aduan Sumut menjadi yang tertinggi setelah pulau Jawa. Bagi Lasro, hal itu bukan berarti kinerja pemda di Sumut buruk, tetapi karena kepedulian masyarakat untuk membuat laporan yang benar.
SP4N sendiri merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Untuk memanfaatkan layanan ini masyarakat bisa menggunakan beberapa kanal. (OL-15)
Sebelumnya PT Jakpro menyatakan insiden pagar pembatas tribun JIS yang ambruk pada grand launching Minggu (24/7), menjadi pelajaran berharga.
KPK akan memeriksa barang mewah milik Kepala Bidang Pengendali dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy.
Jika melanggar, sanksi terhadap ASN akan diputuskan oleh Inspektorat.
INSPEKTORAT Provinsi DKI mulai membahas sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Mustajab. Sanksi itu terkait dengan dugaan
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menyebutkan riksus merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Mereka terindikai menyelahgunakan wewenang.
"Mereka ingin secara fisik datang, tidak apa juga. Lewat aplikasi, silakan atau yang mau sambil ke Balai Kota, lihat-lihat Balai Kota. Itu kan pilihan."
Dari jumlah tersebut, aduan yang masuk mayoritas soal THR yang tidak dibayarkan perusahaan sebanyak 286 aduan.
KAPOLDA Metro Jaya, Irjen Karyoto telah membuka hotline pengaduan penanganan masalah masyarakat melalui Whatsapp mulai hari ini, Selasa (16/5).
SEBANYAK 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) diisukan dicuri oleh kelompok hacker LockBit 3.0. Isu itu akan menjadi bahan penyelidikan Polri.
Alvin Lim didiagnosa dokter mengalami gagal ginjal stadium 5, gagal jantung dan cardiomegali, pneumonia serta hipertensi.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuka posko pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang dibuka mulai Senin (12/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved