Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEPOLISIAN Daerah Sumatra Utara mengetahui cara pelaku merekrut para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kapal mereka tenggelam di perairan Asahan pada Sabtu (19/3). Sebanyak 86 PMI ilegal yang diamankan dalam kasus ini berasal dari delapan provinsi.
"Mereka diajak oleh perekrut yang ada di daerahnya masing-masing," kata Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Jumat (25/3). Para perekrut yang disebut dengan agen itu menjanjikan bisa memberangkatkan orang bekerja di Malaysia. Calon pekerja diminta uang antara Rp4 juta hingga Rp6 juta dengan dalih untuk biaya angkut ke Malaysia.
Pada Kamis (17/3) pukul 15.00 WIB kapal mesin berangkat dari tangkahan Kuala Kapuas, Kota Tanjungbalai, dinakhodai H (Harianto) alias S (Suheri) dengan tiga anak buah kapal (ABK). Mereka diorganisasikan oleh seorang mandor yang masih diburu polisi.
Namun pada hari yang sama pukul 17.00 sesampainya di Kuala, Kabupaten Asahan, air laut surut sehingga kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Pada Jumat (18/3) pukul 00.30 air laut kembali pasang dan kapal melanjutkan perjalanan.
Kapal menyusuri alur sungai kecil di daerah Sei Nibung, Kabupaten Asahan. Sekitar pukul 02.00, di daerah itulah para calon PMI ilegal diangkut kapal.
Satu jam setelah itu kapal berlayar menuju Malaysia. Namun ketika akan memasuki perairan Malaysia, nakhoda khawatir mereka akan tiba di lokasi tujuan pada pagi hari karena akan mudah tertangkap petugas.
Karena itu nakhoda memutuskan menunda perjalanan dan menunggu di tengah laut sampai malam hari tiba. Namun saat itulah kapal mengalami masalah dan akhirnya tenggelam.
Baca juga: Lembaga Panglima Laot Aceh Barat Bangga Bersinergi dengan PT Mifa Bersaudara
Para calon PMI ilegal lalu ditolong kapal-kapal nelayan Indonesia yang melintas. Setelah itu proses evakuasi diselesaikan oleh tim SAR gabungan, termasuk Ditpolair Polda Sumut. (OL-14)
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
Banyak modus operandi TPPO yang melakukan promosi dan perekrutan pekerja migran ilegal melalui dunia maya.
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved