Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SEKOLAH Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Barat akan mendapatkan pendidikan antikorupsi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Saat ini, Kejati bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah menyusun kurikulum antikorupsi untuk diterapkan di sekolah.
Kepala Kejati Jabar, Asep N. Mulyana mengatakan di Bandung Senin (21/3), kurikulum antikorupsi pertama kali bakal dilaunching di Bekasi Rabu (23/3). Nantinya, Jaksa akan turun langsung ke sekolah dan memberi bahan ajar mengenai pendidikan antikorupsi. Diharapkan, pemberian bahan ajar itu dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sekolah.
"Kami akan membuat semacam gerakan atau bentuk bagaimana membina karakter atau integritas dari para siswa, rencananya nanti ada duta integritas dibuat di sekolah itu dan dibuat juga di mereka itu bagaimana menanamkan kejujuran," ujarnya.
Para jaksa akan mengajarkan nilai antikorupsi kepada siswa mulai dari hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan pemahaman bahwa tindak mencontek di sekolah, merupakan sikap tidak patut dilakukan karena menjadi bibit dari perilaku korupsi. Hal semacam itu, akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang disusun Kejati bersama Dinas Pendidikan Pemprov Jabar.
"Jadi, kalau nanti ada menemukan berupa pensil kemudian penghapus yang tercecer, kita siapkan mekanisme seperti apa sehingga mereka sudah terbiasa ya, gerakan integritas itu gerakan keseharian bukan doktrinasi," terangnya.
Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan, Jabar bakal jadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kini, pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan dengan membentuk penyuluh hingga duta integritas di tiap sekolah.
"Kurikulum ini masuknya dalam kurikulum di PPKN jadi satu Minggu sekitar dua jam. Seluruh Jabar karena nanti yang akan kita sasar bukan hanya anak sekolahnya saja, tapi juga guru-gurunya perlu kita lakukan, jadi di 13 cabang dinas," lanjutnya. (OL-15)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved