Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKOLAH Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Barat akan mendapatkan pendidikan antikorupsi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Saat ini, Kejati bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah menyusun kurikulum antikorupsi untuk diterapkan di sekolah.
Kepala Kejati Jabar, Asep N. Mulyana mengatakan di Bandung Senin (21/3), kurikulum antikorupsi pertama kali bakal dilaunching di Bekasi Rabu (23/3). Nantinya, Jaksa akan turun langsung ke sekolah dan memberi bahan ajar mengenai pendidikan antikorupsi. Diharapkan, pemberian bahan ajar itu dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sekolah.
"Kami akan membuat semacam gerakan atau bentuk bagaimana membina karakter atau integritas dari para siswa, rencananya nanti ada duta integritas dibuat di sekolah itu dan dibuat juga di mereka itu bagaimana menanamkan kejujuran," ujarnya.
Para jaksa akan mengajarkan nilai antikorupsi kepada siswa mulai dari hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan pemahaman bahwa tindak mencontek di sekolah, merupakan sikap tidak patut dilakukan karena menjadi bibit dari perilaku korupsi. Hal semacam itu, akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang disusun Kejati bersama Dinas Pendidikan Pemprov Jabar.
"Jadi, kalau nanti ada menemukan berupa pensil kemudian penghapus yang tercecer, kita siapkan mekanisme seperti apa sehingga mereka sudah terbiasa ya, gerakan integritas itu gerakan keseharian bukan doktrinasi," terangnya.
Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan, Jabar bakal jadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kini, pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan dengan membentuk penyuluh hingga duta integritas di tiap sekolah.
"Kurikulum ini masuknya dalam kurikulum di PPKN jadi satu Minggu sekitar dua jam. Seluruh Jabar karena nanti yang akan kita sasar bukan hanya anak sekolahnya saja, tapi juga guru-gurunya perlu kita lakukan, jadi di 13 cabang dinas," lanjutnya. (OL-15)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tegas dan konsisten
Perumda Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Implementasi SMAP muthak untuk dilakukan oleh seluruh Insan Sarana Jaya dalam mencegah praktik penyuapan gratifikasi ataupun korupsi dalam menjalankan bisnisnya.
Koordinasi ini untuk membangun semangat juga budaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Deklarasi yang digelar Kementerian ATR/BPN itu menyabet penghargaan Rekor Muri dengan peserta deklarasi terbanyak.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved