Labor Institute Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Produksi dan Distribusi Migor Jelang Bulan Puasa

LABOR Institute Indonesia atau Institute Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng di Indonesia guna meredam aksi brutal para mafia minyak goreng di Indonesia. 

"Kami juga mengkritisi ketidakberdayaan Menteri Perdagangan dalam menghadapi para mafia minyak goreng tersebut dan seolah-olah 'kalah' dalam menghadapi para mafia tersebut," kata Sekretaris Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangannya, Minggu (20/3). 

Untuk itu Labor Institute Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memimpin langsung perbaikan tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng di Indonesia dengan mendorong produksi minyak goreng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN) untuk menggenjot produksi minyak sawit atau minyak  goreng, lewat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dimiliki PTPN.

"Sudah saatnya Presiden menegur Menteri BUMN Erik Thohir dan mengarahkan Erik Thohir untuk berkantor di Medan, dikarenakan aksesnya cukup dekat dengan PTPN Holding, 3, 4, dan 5 yang mengelola lahan sawit lebih kurang 14 ribu ha," tegas Andy. 

Selain itu Andy meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Menteri BUMN Erik Thohir untuk mengarahkan BUMN Distribusi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) agar mendistribusikan minyak goreng produksi Perkebunan BUMN dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat apalagi menjelang bulan puasa yang akan jatuh 2 minggu lagi. Labor Institute berpendapat sangat aneh apabila Menteri Erik Thohir tidak mampu melakukan hal tersebut.

"Selain itu distribusi minyak goreng diprioritaskan  kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, seperti  penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Buruh Tani, Buruh Pabrik dan para pekerja informal," katanya. 

Menurut Labour Institute Indonesia, distribusi juga bisa dilakukan dengan pendekatan jemput bola dengan mengerahkan aparatur pemerintah di tingkat kelurahan/desa untuk pendistribusian kepada setiap warganya.

"Koordinasi lintas kementerian perlu segera dilakukan, bukan hanya Kementerian Perdagangan, akan tetapi Kementerian Pertanian, Badan Usaha Milik Negara, Dalam Negeri, TNI/POLRI, bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan guna mengantisipasi keterlibatan aparatur Pemerintah dalam mafia distribusi minyak goreng tersebut," tandasnya.

Presiden Jokowi harus menerapkan kebijakan kerja, cepat, dan tepat dalam memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng dengan harga terjangkau sembari mengingatkan bahwa sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, harga minyak goreng Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang produksi kelapa sawitnya jauh di bawah Indonesia dan sangat memukul pemerintah. (AP/OL-10)