BPKP: Capaian Vaksinasi Covid 19 di Kalsel Tak Capai Target

Di tengah semakin melonjaknya penyebaran Covid 19, program vaksinasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai belum maksimal.

Kondisi ini mendapat perhatian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi bagian dari Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalsel.

"BPKP mendorong percepatan vaksinasi di Kalsel. Hal ini mengingat, capaian vaksinasi Covid-19 di Kalsel belum memenuhi harapan Presiden dan sebagian vaksin akan kadaluwarsa jika tidak digunakan. Stok vaksin tersebut harus segera digunakan agar tidak merugikan keuangan negara," ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Kamis (24/2).

Hingga pekan kemarin dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, realisasi vaksinasi Dosis-1 baru sebanyak 85,91% (2.715.201 jiwa), Dosis-2 sebanyak 49,50% (1.564.801), dan Dosis-3 (booster) sebanyak 3,15% (99.644). Capaian tersebut masih di bawah capaian nasional, yaitu Dosis-1 sebanyak 90,65%, Dosis-2 sebanyak 67,04%, dan Dosis-3 sebanyak 3,94%.

Sementara itu, stok vaksin yang akan kadaluwarsa di Kalsel pada 28 Februari 2022 sebanyak 132.760 dosis, yang termasuk tertinggi di Indonesia. Di sisi lain sebanyak 7 dari 13 Kota/Kabupaten telah masuk kategori PPKM level 3, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Pemerintah juga harus mulai menangani jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19 ini," tambah Rudy.

Untuk itu, BPKP Kalsel memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster. Kedua, monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

BPKP Kalsel akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank.

"BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi," tegas Rudy.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim, mengakui kondisi vaksin yang akan memasuki masa kadaluarsa dan menyebut pihaknya terus berupaya mempercepat program vaksinasi di lapangan. Hingga Kamis (24/2) jumlah kasus positif Covid 19 di Kalsel terus bertambah menjadi 80.213 kasus, dengan jumlah penderita dirawat atau kasus aktif sebanyak 6.811 orang dan 333 orang lainnya dinyatakan suspect. (OL-13)

Baca Juga: Polresta Surakarta Sasar 9.000 Pelaku Ekonomi pada Vaksinasi Booster di Pasar Klewer