Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 34 tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur belum menerima insentif. Hal ini membuat seluruh anggota DPRD Sikka menjadi geram dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang berlangsung, Kamis (10/2) di Kantor DPRD Sikka.
Anggota DPRD Sikka Wenslaus Wege menjelaskan ada 15 relawan Covid-19 dari nakes dari 2020 belum dibayarkan insentifnya. Kemudian ada 19 nakes yang belum mendapatkan insentif dari Juli sampai Oktober 2021.
"Mereka sudah bekerja membantu penanganan kasus Covid-19. Kok sampai hari ini belum bayar insentif. Ada 15 nakes dari 2020 dan 19 nakes dari 2021 sampai saat ini terkatung-katung belum dibayarkan haknya," katanya
Politisi Hanura ini menjelaskan para nakes ini telah melaksanakan tugas tanggung jawab yang berat dan nyawa mereka menjadi taruhan dalam merawat para pasien Covid-19. "Saya minta segera bayar insentif para nakes ini. Kita jangan saling lempar tanggung jawab. Insentif para nakes ini wajib dibayar," desak Wens Wege.
Kemarahannya juga datang dari politisi NasDem, Petu Da Silva. Menurutnaya, perekrutan para nakes untuk menjadi relawan Covid-19 tentunya sudah ada perencanaan dengan baik dari pemerintah terutama mengalokasikan anggaran untuk pembayaran insentifnya.
"Kalau sampai dengan ada 34 nakes belum dibayarkan insentifnya pasti ada yang tidak beres. Kenapa insentif para nakes belum dibayarkan sampai hari ini. Padahal semua alokasikan anggaran telah di refocusing untuk penanganan Covid-19," ujar dia.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera membayarkan insentif 34 nakes tersebut. "Segera selesai hak para nakes. Mereka sudah bekerja. Segera bayarkan haknya," desaknya.
Kekecewaan ini juga datang dari Alfridus Aeng. Menurut politisi PKPI ini bahwa apabila melakukan perekrutan relawan Covid-19 tentunya anggaran sudah dialokasikan oleh pemerintah terutama untuk pembayaran insentifnya.
"Ini anggaran sudah dialokasikan tapi kenapa insentif mereka belum dibayarkan. Persoalan insentif nakes sudah terjadi tiap tahun terjadi polemik. Saya minta pemerintah segera bertanggung jawab karena mereka sudah bekerja. Tidak ada alasan mereka tidak dibayar," tegas dia.
Sementara itu Direktur RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dr Marietha Laetitia Dua Weni menjelaskan ada 76 relawan Covid-19 yang direkrut dari kalangan nakes untuk ditempatkan di rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19 dengan masa kontrak tiga bulan dari Juli sampai Oktober 2021. Laetitia mengatakan pihaknya sudah mengajukan pembayaran insentifnya kepada inspektorat untuk melakukan review pembayaran dari Januari sampai November 2021.
Namun kata akibat keuangan daerah terbatas mengakibatkan 19 nakes tidak bisa dibayarkan insentifnya. "Kita juga sudah ajukan sampai ke kementerian. Tetapi sampai saat ini belum terbayarkan Insentinya," papar dia
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus menjelaskan berkaitan dengan 15 relawan nakes Covid-19 yang belum dibayarkan insentifnya pada tahun 2020 dikarenakan terbentur dengan regulasi. Yang mana, pihak dari manajemen RSUD DR TC. Hillers Maumere telah mengajukan dipihaknya untuk melakukan pencarian insentifnya.
"Tim verifikator telah melakukan verifikasi semua berkas pengusulan pencairan. Namun ada 15 nakes tidak sesuai dengan regulasi peraturan kementerian kesehatan," jelas Herlemus.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sikka, Paul Prasetya insentif tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan regulasi dari kementerian kesehatan. "Kita harus duduk bersama kembali untuk mendudukkan permasalahan agar bisa dibayar insentif itu," ujar dia. (OL-15)
Kezia memiliki mimpi besar menjadi seorang tenaga kesehatan handal berskala global untuk berkontribusi bagi masyarakat dan dunia kesehatan di tanah air.
Tenaga kesehatan disiagakan baik di posko yang ada di jalur arteri, jalur tol maupun jalur wisata
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan menyiagakan 424 tenaga kesehatan (nakes) dan pendukung lainnya pada Lebaran 2024.
PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai perlu adanya regulasi yang benar-benar kuat agar kekerasan
Pemprov DKI Jakarta juga telah memahami bahwa prioritas utama vaksin adalah kepada tenaga kesehatan.
Ini merupakan rekrutmen tenaga penanggulangan covid-19 ketiga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk industri media di saat pandemi ini.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengakui ada keterlambatan dalam pemberian insentif kepada petugas pemakaman covid-19.
"Wlalau besok libur, kami tetap masuk memproses dokumen administrasi tersebut. Insyaallah, Senin 24 Agustus sudah dapat dicairkan," kata Edi
Rencananya, DKI bakal menerima dana insentif untuk tenaga kesehatan dari pemerintah pusat sebesar Rp92,9 miliar. Namun, belum semua anggaran diterima oleh Pemprov DKI.
Pemberian bantuan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para tenaga medis dan seluruh komponen gugus tugas di DKI Jakarta atas dedikasi dan pengabdian tugas mereka
"Misal insentif kredit sepeda diberikan, subsidi premi asuransi diberikan, kemudahan di dalam mereka berkegiatan di kantor, sehingga ada insentif tambahan untuk menggunakan sepeda,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved