PTM di Cianjur Ditunda Sementara, Pembelajaran Kembali Dilakukan Secara Jarak Jauh

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihentikan sementara waktu. Pelaksanaannya dikembalikan lagi menjadi pembelajaran jarak jauh alias daring.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, menjelaskan merujuk surat edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Nomor: 421.1/174/Disdikpora/2022 tertanggal 8 Februari 2022, pelaksanaan PTM ditunda sementara waktu. Kebijakan tersebut didasari pertimbangan kondisi kasus covid-19 maupun omikron yang terpantau kembali meningkat.

"Mencermati kondisi yang ada sekarang, omikron dan ada beberapa siswa yang terkonfirmasi, sehingga diterbitkanlah keputusan untuk pembelajar tatap muka sementara waktu dihentikan. Jadi (pelaksanaannya) secara daring," terang Irvan kepada Media Indonesia ditemui di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (9/2).

Kebijakan tersebut diberlakukan mulai Rabu (9/2) hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Kebijakan itu juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor: 443.1/1150/SATGAS COVID-19/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Covid-19 di Kabupaten Cianjur per 31 Januari 2022. Pada surat edaran itu Bupati Cianjur membatasi dan meniadakan berbagai kegiatan yang bisa memicu melonjaknya kembali kasus covid-19.

"Untuk kalangan ASN juga mulai diberlakukan WFH (work from home) yang nonkritikal. Untuk yang kritikal dan esensial tetap dilaksanakan 100%,"  jelasnya.

Aktivitas lain yang dibatasi bahkan dihentikan sementara yakni kegiatan car free day. Termasuk imbauan bagi masyarakat maupun ASN agar sementara waktu tak bepergian ke luar kota.

"Pak Bupati juga menyampaikan agar waspada tapi tidak boleh panik karena omikron pada umumnya bergejala ringan. Tingkat rawatnya juga rendah," ucapnya.

Namun bagi masyarakat yang belum divaksin atau memiliki penyakit penyerta (komorbid), terutama kalangan lanjut usia, harus bisa mengantisipasinya.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, menambahkan untuk memastikan seseorang terinfeksi varian omikron atau bukan tidak lagi mengirimkan sampel darah sesuai arahan dari Pemprov Jabar. Opsinya, jika ditemukan ada yang terkonfirmasi, maka dilakukan pelacakan dan isolasi.

"Kasus omikron itu sudah dapat dipetakan. Baik secara nasional maupun provinsi itu ada di angka 90%. Jadi artinya, kalau nasional dan provinsi itu sudah 90%, di kabupaten juga tidak akan terlalu jauh. Jadi itu hanya pemetaan untuk memastikan omikron atau bukan. Jadi pada prinsipnya, kalau ada yang terkonfirmasi, maka yang kita lakukan adalah pelacakan dan isolasi," beber Yusman. (BB/OL-10)