Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
GUBERNUR Edy Rahmayadi akan mewajibkan pegawai di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti apel di satuannya masing-masing dua kali dalam sehari.
Hal itu dikemukakan Edy Rahmayadi saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Senin (17/1). Awalnya dia mengatakan, Pemprov Sumut berhasil meraih berbagai capaian prestasi pada 2021.
Mulai dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kedelapan kalinya, serta mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pemprov Sumut juga berhasil meningkatkan Sistem Merit dengan penilaian kategori B. Kemudian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B, monitoring center for prevention (MCP) nilai 49,8 dan Stranas PK mencapai 65,5%.
Kendati demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian itu, Edy Rahmayadi menilai masih perlu dilakukan berbagai hal. Salah satunya adalah menerapkan budaya kerja yang inovatif, kreatif, inspiratif dan berbudaya.
Dan terkait dengan hal tersebut, mantan Pangkostrad itu menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk melaksanakan kegiatan apel dua kali sehari. Apel dilaksanakan pada pagi dan sore di masing-masing OPD dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. "(Apel) ini bertujuan agar seluruh aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Pemprov Sumut, dapat memiliki sikap disiplin," ujarnya.
Selain apel setiap hari, Gubernur juga menginstruksikan jajarannya mengoptimalkan dua sistem pemerintah yang dimiliki. Yakni Sistem Percepatan Pengamanan Aset Daerah (SIMBADA) serta Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan dan Pemeliharaan Aset Sumut (SI ANAK DARA).
Dia juga mengatakan akan segera mengimplementasikan Perda tentang Penataan Kelembagaan, Peraturan Gubernur (Pergub) Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK), serta membentuk perangkat daerah baru dan penyederhanaan birokrasi. (YP/OL-10)
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved