Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GUBERNUR Edy Rahmayadi akan mewajibkan pegawai di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti apel di satuannya masing-masing dua kali dalam sehari.
Hal itu dikemukakan Edy Rahmayadi saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Senin (17/1). Awalnya dia mengatakan, Pemprov Sumut berhasil meraih berbagai capaian prestasi pada 2021.
Mulai dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kedelapan kalinya, serta mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pemprov Sumut juga berhasil meningkatkan Sistem Merit dengan penilaian kategori B. Kemudian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B, monitoring center for prevention (MCP) nilai 49,8 dan Stranas PK mencapai 65,5%.
Kendati demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian itu, Edy Rahmayadi menilai masih perlu dilakukan berbagai hal. Salah satunya adalah menerapkan budaya kerja yang inovatif, kreatif, inspiratif dan berbudaya.
Dan terkait dengan hal tersebut, mantan Pangkostrad itu menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk melaksanakan kegiatan apel dua kali sehari. Apel dilaksanakan pada pagi dan sore di masing-masing OPD dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. "(Apel) ini bertujuan agar seluruh aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Pemprov Sumut, dapat memiliki sikap disiplin," ujarnya.
Selain apel setiap hari, Gubernur juga menginstruksikan jajarannya mengoptimalkan dua sistem pemerintah yang dimiliki. Yakni Sistem Percepatan Pengamanan Aset Daerah (SIMBADA) serta Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan dan Pemeliharaan Aset Sumut (SI ANAK DARA).
Dia juga mengatakan akan segera mengimplementasikan Perda tentang Penataan Kelembagaan, Peraturan Gubernur (Pergub) Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK), serta membentuk perangkat daerah baru dan penyederhanaan birokrasi. (YP/OL-10)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Program ini diluncurkan di secara daring di SMA Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/8).
Tiket yang telah terjual tersebut setara 58% dari total kapasitas yang KAI sediakan sebanyak 39.828 tiket.
Seorang pengunjung berinisial RED alias Elis juga diamankan setelah memiliki satu butir ekstasi dan setengah butir happy five yang didapat dari karyawan kafe.
Pelayanan malam hari akan digelar di Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran dan Pematangsiantar. Titik lainnya mencakup Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, dan Tebing Tinggi
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Melalui Gerakan Sejuta Kotak Umat tersebut, masyarakat memproduksi pupuk organik secara komunal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved