Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
1854
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara mengklaim hanya sebagian kecil dari total ruas jalan provinsi di wilayahnya mengalami kerusakan dan akan dapat diperbaiki signifikan pada 2023.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede mengatakan, saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantab sekitar 75% dan yang tidak mantab ada 25%. "Artinya, dari panjang jalan provinsi sekitar 3.005 km, hanya 750 km yang tidak mantab," ungkapnya, Jumat (14/1).
Dia pun memastikan panjang ruas jalan provinsi yang dalam kondisi tidak mantab itu akan berkurang jauh pada 2023. Hal itu karena Pemprov Sumut kini sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km.
Pemprov akan melaksanakan proyek perbaikan jalan dengan anggaran Rp2,7 triliun. Di antaranya ruas jalan Kuala - Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang) dan ruas Jalan Tanjung Balai - Pasar I- batas Labura di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian).
Kemudian ruas Jalan Gonting - Janji Raja di Samosir (akses KSPN Danau Toba), ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba) dan ruas jalan Sibuluan - Aek Horsik di Tapanuli Tengah. Selanjutnya ruas Jalan Sipenger - Marancar - Sipirok di Tapanuli Selatan, ruas jalan Pematangsiantar - Pematang Raya di Simalungun serta ruas jalan Aek Godang-Sihaporas di Padang Lawas.
Selain jalan, ada sepanjang 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun atau diperbaiki. Antara lain Jembatan Idano Oyo pada Jalan Provinsi ruas Hilimbuasi - Mandrehe di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo pada jalan Provinsi ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat.
Dia beralasan, pandemi membuat semua rencana pembangunan menjadi terhambat, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi itu diperparah dengan penurunan kondisi jalan sebesar 2,5% per tahun. (YP/OL-10)
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Hari ini saya diterima langsung oleh Bapak Menteri PU di ruang kerja beliau.
Jalan berlubang yang tergenang air di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SP Plaza, Sentosa Perdana, Sagulung, ditimbun warga dengan material bekas bangunan.
Pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur jalan terutama mencegah kejadian serupa terulang
Tak ayal, infrastruktur utama yang dilalui mereka setiap hari tak ubahnya sungai kering.
Pemko Padang tercatat sudah melakukan patching atau perbaikan di 101 ruas jalan rusak dan jalan berlubang.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved