Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kalsel Jadi Sorotan BPKP

PROGRAM rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sorotan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena berpotensi terjadi penyimpangan. Masih banyak perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang lalai melaksanakan kewajiban rehabilitasi.

"Pada 2021 lalu BPKP telah melakukan audit atau evaluasi terkait tutupan lahan yang didalamnya program rehabilitasi hutan dan lahan. Ada beberapa temuan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Kalsel dan hasil audit tersebut sudah kita serahkan," ungkap Kepala BPKP, Rudi Harahap, Selasa (4/1).

Selain tutupan lahan, BPKP juga melakukan evaluasi program penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalsel. Selanjutnya dikatakan oleh Rudi, pihaknya juga akan menyasar program kegiatan pemerintah pada sektor lainnya seperti reklamasi, perkebunan dan pertanian.

Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, mengakui ada sejumlah perusahaan pemegang IPPKH yang lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya merehabilitasi DAS. Pihaknya telah meminta Kementerian LHK menindak perusahaan dimaksud. "Ada sejumlah perusahaan yang lalai dan sudah kita laporkan ke Kementerian LHK," tuturnya.

Data Dinas Kehutanan Kalsel pada medio 2021, tercatat ada 42 perusahaan IPPKH dengan kewajiban tanam seluas 65 ribu hektare. Adapun realisasi tanam IPPKH baru seluas 29 ribu hektare dan 80% ada di kawasan Tahura Sultan Adam.

Pada periode 2012-2015 realisasi tanam di Kalsel hanya 1.800 hektar. Tahun 2015 Kalsel dilanda kebakaran hutan dan lahan hebat, dan penanaman baru gencar dilakukan sejak 2017 melalui program Revolusi Hijau. Pada 2022 target penanaman dalam program revolusi hijau mencapai 32 ribu hektare. (N-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari